KontraS Ungkap Keuntungan Prabowo Jika Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai langkah itu sarat kepentingan pribadi dan politis Presiden Prabowo Subianto yang merupakan mantan menantu Soeharto.

Menurutnya, secara moral, Soeharto adalah sosok yang kontroversial karena banyaknya pelanggaran kemanusiaan selama 32 tahun berkuasa.

“Dia selama mungkin 32 tahun, selama menjadi presiden kedua Republik Indonesia, ada banyak sekali tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi, semenjak tahun 1965–1966, lalu kemudian diakhiri dengan sejumlah peristiwa kekerasan negara tahun 1998 sebelum lengsernya Soeharto yang dipaksa mundur oleh rakyat tanggal 21 Mei 1998,” ujarnya saat melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

Dimas menilai, keputusan pemerintah untuk tetap mendorong pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sama saja mempertaruhkan martabat bangsa.

“Pemberian gelar pahlawan Soeharto bisa diartikan sebagai sebuah upaya cuci dosa atau upaya untuk melanggungkan impunitas oleh pemerintah Republik Indonesia,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa Soeharto pernah disebut dalam sembilan kasus yang diselidiki secara pro-justisia oleh Komnas HAM, mulai dari tragedi 1965 hingga penculikan aktivis pada 1998.

Selain itu, Soeharto juga dikenal sebagai sosok yang koruptif.

"Ada tujuh yayasan yang diketuai oleh Soeharto atau yang merupakan kepemilikan dari Soeharto termasuk Yayasan Supersemar yang didakwa melakukan money laundering,” kata Dimas.

Dimas menyebut langkah itu tak lain demi kepentingan pribadi Presiden Prabowo.

Lalu secara politis, Prabowo akan semakin kuat hubungannya dengan Partai Golkar yang dekat dengan keluarga cendana.

“Keuntungannya tentu keuntungan pribadi buat Prabowo. Pertama, Prabowo adalah bekas menantu dari Soeharto. Tentu kemudian kalau bisa kita lihat bahwa kemudian gelar pahlawan ini ada muatan untuk merekonsiliasi dirinya dengan keluarga Cendana,” katanya.

Meski begitu, ia menilai tak ada keuntungan sosial bagi bangsa dalam pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

“Keuntungan sosialnya tentu bisa diperdebatkan karena lagi-lagi memberikan gelar pahlawan nasional pada orang yang didakwa melanggar hak asasi manusia, yang didakwa melakukan korupsi, merugikan negara, dan didakwa melakukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran lingkungan,” lanjut Dimas.

Ia juga mengkritik pemerintah yang disebutnya terus “obral gelar” selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Semenjak satu tahun eranya Prabowo dan juga Gibran, kita bisa lihat ada banyak sekali obral gelar jasa, gelar kehormatan, dan gelar pahlawan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dimas mengatakan langkah pemerintah tersebut tidak akan memberi legitimasi moral apa pun.

“Memberikan legitimasi kepada orang yang tidak pantas mendapatkan gelar karena dia adalah pelanggar hak asasi manusia, dia adalah koruptor, dia adalah orang yang merusak lingkungan,” pungkas Dimas.