-
Foto Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah dipajang di Istana jelang penganugerahan pahlawan.
-
Sebanyak 10 tokoh akan menerima gelar, termasuk Sultan Tidore ke-37 Zainal Abidin Syah.
-
Pemerintah konfirmasi nama Soeharto masuk daftar sebagai bentuk penghormatan jasa para pendahulu.
Suara.com - Sejumlah foto tokoh calon pahlawan nasional, termasuk Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah, terlihat dipajang di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Pemasangan foto ini dilakukan menjelang upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto kepada 10 tokoh terpilih.
Salah satu tokoh yang dipastikan menerima gelar adalah Sultan Tidore ke-37, Zainal Abidin Syah. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda, yang hadir langsung di Istana.
"Hari ini adalah penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Sultan Zainal Abidin Syah, tokoh pemersatu Irian Barat ke dalam NKRI," ujar Serly.
Ia menambahkan bahwa Sultan Zainal Abidin Syah juga merupakan Gubernur Irian Barat pertama yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno pada 1956.
Soeharto Masuk Daftar Pahlawan
Sebelumnya, pemerintah telah mengonfirmasi bahwa nama Soeharto masuk dalam daftar 10 tokoh yang dipertimbangkan untuk menerima gelar pahlawan nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya menghormati jasa para pemimpin terdahulu.
"Kurang lebih ada 10 nama. Ya, nama Soeharto masuk (dalam daftar)," kata Prasetyo di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).
Menurut Prasetyo, pemerintah memandang perlu memberikan apresiasi terhadap kontribusi para pemimpin masa lalu, terlepas dari kontroversi yang ada.
Baca Juga: Termasuk Soeharto, Prabowo Anugerahkan Pahlawan Nasional ke 10 Tokoh, Ini Daftarnya
"Ini adalah bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu yang sudah pasti memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara," jelasnya.
Ia menambahkan, keputusan ini telah melalui proses penyerapan aspirasi dari berbagai lembaga tinggi negara dan tokoh masyarakat, termasuk pimpinan MPR dan DPR.
