Akhirnya Pahlawan! Ini Sederet Fakta di Balik Gelar Nasional Soeharto

Suara.com - Setelah penantian panjang selama 15 tahun yang diwarnai perdebatan sengit, Presiden ke-2 RI, Soeharto, akhirnya resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional. Penganugerahan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (10/11/2025) ini sontak menjadi sorotan, membelah opini publik antara pengakuan atas jasa dan pengingat atas catatan kelam masa lalunya.

Keputusan ini mengakhiri perjalanan alot yang dimulai sejak 2010, di mana usulan nama Soeharto telah tiga kali diajukan namun selalu terganjal. Kini, dengan diserahkannya plakat penghargaan kepada keluarga Cendana, negara secara resmi mengakui jasa-jasa Soeharto.

Namun, apa saja fakta-fakta yang menjadi dasar pertimbangan dan perdebatan gelar ini?

Berikut adalah rangkuman fakta-fakta kunci dari pemberitaan Suara.com:

Fakta Pendukung Gelar Pahlawan

Bagi para pendukungnya, gelar Pahlawan Nasional dianggap layak disematkan pada Soeharto atas sejumlah jasa fundamental bagi keutuhan dan pembangunan bangsa. Salah satu jasa utama yang menjadi dasar penganugerahan adalah peran vital Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang dinilai menjadi titik balik pengakuan dunia terhadap eksistensi RI.

Selain itu, perannya dalam integrasi Irian Barat (kini Papua) ke pangkuan Ibu Pertiwi menjadi catatan emas. Dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk memimpin Komando Mandala, Soeharto merancang Operasi Mandala sebagai bagian dari Trikora yang berhasil menekan Belanda hingga terwujudnya Perjanjian New York.

"Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat," tegas tokoh Papua sekaligus anggota DPR Fraksi Golkar, Robert J. Kardinal.

Di era kepemimpinannya sebagai presiden, Soeharto yang dijuluki 'Bapak Pembangunan' dinilai berhasil meletakkan fondasi Indonesia modern. Melalui program Repelita dan GBHN, ia sukses menciptakan stabilitas politik dan ekonomi pasca-krisis 1965.

"Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil keluar dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, menegakkan stabilitas nasional, serta mencapai swasembada pangan, sebuah prestasi besar yang diakui dunia," ujar Razikin Juraid, Ketua Bidang Politik DPP KNPI.

Fakta Kontroversial dan Penolakan

Di sisi lain, penolakan terhadap gelar ini juga tak kalah kuat. Kalangan aktivis HAM, korban Orde Baru, dan sebagian tokoh masyarakat menilai rekam jejak Soeharto selama 32 tahun berkuasa terlalu kelam untuk diabaikan.

Legislator PDIP, Bonnie Triyana, menjadi salah satu suara vokal yang menolak. Menurutnya, seorang pahlawan tidak boleh memiliki cacat sejarah yang mengurangi nilai perjuangannya.

"Salah satu syaratnya, dia tidak boleh punya cacat yang bisa membuat nilai-nilai perjuangannya jadi berkurang. Nah, itu syaratnya sangat ketat," kata Bonnie.

Ia menyoroti pemberangusan kebebasan berekspresi sebagai salah satu noda utama Orde Baru. “Dulu (era Soeharto), kalau ada kritik yang dianggap subversif, orang bisa ditangkap, bahkan hilang. Itu fakta sejarah,” tegasnya.

Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela menjadi argumen utama para penentang.

Krisis ekonomi 1998 juga dianggap sebagai bukti kerapuhan fundamental pembangunan di eranya.

“Krisis 1998 menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun itu hanya seperti raksasa berkaki lempung, tidak kuat,” sambung Bonnie.