-
Presiden Prabowo resmi tetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional tahun 2025.
-
Aktivis sejarah sebut gelar pahlawan ini khianati perjuangan reformasi 1998.
-
Soeharto dianugerahi gelar bersama Gus Dur, Marsinah, dan tujuh tokoh lainnya.
Suara.com - Penetapan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah disambut dengan duka dan kekecewaan oleh kalangan masyarakat sipil. Pemberian gelar ini dinilai telah mengkhianati semangat perjuangan Reformasi 1998 yang bertujuan untuk melengserkannya.
"Turut berduka cita atas pengumuman penetapan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Ini berita yang cukup menyedihkan," kata Founder komunitas sejarah Neo Historia, Daniel Limantara, dalam sebuah diskusi pada Senin (10/11/2025).
Menurut Daniel, kabar ini terasa ironis di tengah upaya panjang masyarakat menuntut keadilan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama era Orde Baru.
"Setelah 27 tahun reformasi kita memperjuangkan keadilan bagi korban-korban Orde Baru, hari ini kita mendapat kabar seperti ini," kritiknya.
Penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Gelar ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025.
Dalam upacara tersebut, Prabowo menyerahkan plakat penghargaan secara simbolis kepada putra ketiga Soeharto, Bambang Trihatmodjo, sebagai tanda pengakuan resmi negara.
Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun, menjadi salah satu dari sepuluh tokoh yang mendapat gelar pahlawan tahun ini. Tokoh lain yang juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional di antaranya adalah Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, dan ulama Syaikhona Muhammad Kholil.