KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan

Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang pembacaan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos.

Penundaan ini dilakukan lantaran tim biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon dalam perkara ini tidak menghadiri sidang perdana.

“Untuk memanggil kembali termohon dua minggu. Pemohon tidak dipanggil lagi tapi pemohon diwajibkan melengkapi administrasi satu orang lagi,” kata Hakim Halida Rahardhini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Untuk itu, Hakim Halida menegaskan sidang pembacaan permohonan akan digelar pada Senin, 24 November 2025 mendatang.

Di sisi lain, Penasihat Hukum Paulus Tannos, Rangga Sujudwidigda enggan menyampaikan informasi mengenai permohonan yang diajukan kliennya.

Sebab, dia mengatakan masih menunggu kehadiran KPK dalam sidang praperadilan ini.

“Kami akan menunggu jawaban dari KPK dulu, sampai kami mendengar jawaban dari KPK, kami belum memberikan respons dulu. Kami akan menunggu jawaban dari KPK,” ujar Rangga.

Diketahui, Paulus Tannos mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan penangkapan dirinya di Singapura sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan E-KTP.

Pengadilan Singapura menolak penangguhan penahanan Paulus Tannos.

Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan buronan kasus dugaan korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos.

Menanggapi itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Praseti mengatakan pihaknya menyambut baik langkah Singapura

"KPK menyambut positif putusan pengadilan Singapura yang telah menolak permohonan penangguhan DPO Paulus Thanos (PT), sehingga terhadap PT akan tetap dilakukan penahanan," kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

Dengan begitu, Paulus Tannos akan tetap melanjutkan persidangan affidavit untuk menentukan proses ekstradisinya ke Indonesia. Sidangnya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

"KPK berharap proses ekstrdisi DPO PT berjalan lancar, dan menjadi preseden baik kerja sama kedua pihak, Indonesia-Singapura, dalam pemberantasan korupsi," ujar Budi.

Budi menjelaskan bahwa KPK secara intens telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan KBRI Singapura untuk memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi ini.