REGIONAL:
- Gugatan buronan kasus e-KTP, Paulus Tannos ditanggapi santai oleh KPK
- KPK pun mengaku siap menepis perlawanan kubu Paulus Tannos di persidangan
- Bahkan, KPK percaya diri jika hakim akan menolak gugatan buronan kasus e-KTP itu.
Suara.com - Gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus megakorupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin ditanggapi santai oleh KPK. Setelah dijerat tersangka, Paulus Tannos kini berstatus buron di luar negeri.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengaku pihaknya siap menangkis tudingan-tudingan kubu Paulos Tannos yang telah menggugat penetapannya sebagai tersangka dalam skandal proyek e-KTP.
“KPK sebagai pihak termohon tentu akan menyiapkan jawaban atas permohonan praperadilan tersebut,” ungkapnya dikutip dari Antara, Senin (3/11/2025).
Bahkan, KPK merasa percaya diri jika nantinya majelis hakim akan menolak gugatan praperadilan Paulus Tannos. Sebab, Budi mengatakan KPK meyakini objektivitas dan independensi hakim dalam memutus praperadilan tersebut.
“Kami juga meyakini komitmen penegakan hukum yang mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, di mana penegakan hukum tentunya tidak hanya untuk memberi efek jera kepada pelaku, namun juga harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekaligus sebagai eksaminasi dan pembelajaran publik untuk mencegah perbuatan-perbuatan korupsi kembali terjadi,” katanya.
Dia mengatakan KPK meyakini komitmen hakim karena korupsi pengadaan KTP-el tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar, namun juga berdampak pada terhambatnya pelayanan publik di sektor kependudukan.
Oleh sebab itu, dia juga mengatakan KPK memastikan penindakan kasus tersebut selalu berpedoman dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan demikian, KPK menjamin legalitas segala tindakan penyelidikan dan penyidikan, serta keabsahan segala alat bukti yang didapatkan dalam penanganan perkara tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 13 Agustus 2019, KPK menetapkan Paulus Tannos sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus KTP-el yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.
Namun, Paulus Tannos melarikan diri ke luar negeri dan mengganti identitasnya. Dia lantas dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron komisi antirasuah sejak 19 Oktober 2021.
Pada 31 Oktober 2025, Paulus Tannos mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan nomor 143/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sementara sidang pertama dijadwalkan pada 10 November 2025.
TERPOPULER