Infografis
- Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sebuah aliansi masyarakat atas dugaan penggunaan ijazah doktor palsu dari sebuah universitas di Polandia
- Di luar kontroversi tersebut, Arsul Sani memiliki rekam jejak panjang dan beragam, mulai dari aktivis LBH, pengacara korporat internasional, politisi senior PPP yang menjabat Wakil Ketua MPR, hingga menjadi Hakim Konstitusi
- Profil pendidikannya menunjukkan bahwa Arsul Sani menempuh studi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Australia, Jepang, Inggris, Skotlandia, dan Polandia, yang kini menjadi sumber persoalan hukum
Kiprah politiknya dimulai saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024).
Di Senayan, ia menjadi salah satu legislator paling vokal di Komisi III yang membidangi hukum dan HAM. Puncak karier politiknya adalah saat ia dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Pada 18 Januari 2024, Arsul Sani mengucap sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo, resmi memangku jabatan sebagai hakim konstitusi, sebuah posisi yang merupakan buah dari perjalanan panjangnya di dunia hukum dan kenegaraan.
Aktif di berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan seperti PBNU, IKADIN, dan PERADI, Arsul juga dikenal sebagai penulis produktif yang telah menerbitkan tiga buku.
Cita-cita sederhananya, seperti yang sering ia ungkapkan, adalah menjadi khairunnas anfaauhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesama.
