RUU KUHAP Bikin Polisi Makin Perkasa, YLBHI: Omon-omon Reformasi Polri

Bangun Santoso, Novian Ardiansyah

Minggu, 16 November 2025 | 18:07 WIB
RUU KUHAP Bikin Polisi Makin Perkasa, YLBHI: Omon-omon Reformasi Polri
RUU KUHAP Bikin Polisi Makin Perkasa, YLBHI: Omon-omon Reformasi Polri. (Suara.com/Novian)
baca 10 detik
  • RUU KUHAP dinilai bertentangan dengan semangat reformasi kepolisian karena justru menambah wewenang dan melemahkan pengawasan terhadap institusi Polri
  • Koalisi masyarakat sipil khawatir draf RUU ini akan menjadikan kepolisian sebagai lembaga 'super power' yang minim kontrol, sehingga berisiko meningkatkan penyalahgunaan wewenang
  • Pembahasan RUU KUHAP menjadi ujian pertama bagi keseriusan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar mereformasi kepolisian sesuai tuntutan publik

Suara.com - Wacana besar reformasi kepolisian yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini diuji di meja legislasi. Alih-alih membatasi potensi penyalahgunaan wewenang, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP justru dinilai memberikan karpet merah bagi kepolisian untuk menjadi lembaga super perkasa dengan pengawasan yang semakin lemah.

Kritik tajam ini disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Koalisi Masyarakat Sipil, yang menilai ada kontradiksi besar antara janji reformasi dengan isi draf RUU tersebut.

Menurut mereka, cita-cita perbaikan institusi Polri bisa berakhir hanya sebagai "omon-omon" atau omong kosong belaka.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Arif Maulana, menyatakan bahwa penambahan kewenangan ini mengingkari tuntutan publik yang selama ini resah dengan praktik aparat.

"Kita tahu bahwa tuntutan reformasi kepolisian di Indonesia itu kencang, keras, dan luas digaungkan oleh masyarakat karena fakta bahwa polisi banyak melakukan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Atas nama penegak hukum dia melakukan penyiksaan, salah tangkap, dan juga rekayasa kasus, dan lain sebagainya, banyak contohnya," kata Arif di Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Arif secara spesifik menyoroti bagaimana RUU KUHAP justru memperkuat posisi polisi, padahal yang dibutuhkan adalah sebaliknya. Menurutnya, langkah yang seharusnya diambil pemerintah dan DPR adalah membatasi, bukan menambah kekuasaan aparat penegak hukum.

"Tuntutan untuk mereformasi kepolisian dan salah satu rumus seharusnya yang dilakukan pemerintah dan DPR adalah membatasi kewenangan kepolisian, memperkuat pengawasan kepolisian, bukan justru menambah kewenangan kepolisian, memperlemah pengawasan terhadap kewenangan kepolisian," tegas Arif.

Dengan kondisi ini, ia menyindir bahwa janji manis reformasi menjadi percuma jika produk hukum yang dihasilkan justru melanggengkan kekuasaan yang tak terkontrol.

"Omon-omon reformasi Polri kalau rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana justru menambah kewenangna kepolisian begitu besar, mengurangi kontrol, dan memberikan diskresi yang luas kepada aparat kepolisian," ujarnya.

baca juga

Senada dengan itu, Ketua YLBHI Muhammad Isnur yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP), mendesak agar draf RUU KUHAP saat ini dibatalkan total. Ia menilai draf tersebut tidak menjawab masalah, malah berpotensi menciptakan masalah baru.

"Maka KUHAP yang ada di-drop dulu ya, harus di-drop dulu. Dan diubah paradigmanya yang justru harus untuk mengontrol dan memberikan pengawasan lebih besar kepada penyidik dan seluruh sistem peradilan," kata Isnur.

Koalisi bahkan memandang RUU KUHAP ini sebagai ujian pertama dan pertaruhan terbesar bagi keseriusan Presiden Prabowo dalam agenda reformasi Polri. Kegagalan dalam RUU ini akan menjadi sinyal buruk bagi komitmen pemerintah ke depan.

"Kalau di KUHAP saja kita gagal untuk mereformasi peran kepolisian dalam penanganan hukum, kami tidak yakin presiden punya keseriusan, punya ketegasan, punya keberanian dalam mereformasi kepolisian," tegasnya.

Oleh karena itu, YLBHI bersama koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo untuk turun tangan dan memerintahkan penghentian pembahasan RUU KUHAP, agar prosesnya dapat diulang dari awal dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri hingga Pengadilan, Bakal Disahkan Pekan Depan

Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri hingga Pengadilan, Bakal Disahkan Pekan Depan

News | Sabtu, 15 November 2025 | 11:11 WIB

Mahfud MD Soroti Reformasi Polri, Sebut Polri Sedang Jadi Perhatian Publik!

Mahfud MD Soroti Reformasi Polri, Sebut Polri Sedang Jadi Perhatian Publik!

Your Say | Jum'at, 14 November 2025 | 10:47 WIB

Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri

Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri

News | Kamis, 13 November 2025 | 19:45 WIB

Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi

Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi

News | Kamis, 13 November 2025 | 17:42 WIB

Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

News | Kamis, 13 November 2025 | 17:14 WIB

Fakta Kelam Demo Agustus: 3.337 Orang Ditangkap dan Ada yang Tewas, Rekor Baru Era Reformasi?

Fakta Kelam Demo Agustus: 3.337 Orang Ditangkap dan Ada yang Tewas, Rekor Baru Era Reformasi?

News | Rabu, 12 November 2025 | 18:06 WIB

Revolusi Digital Korlantas: Urus SIM, STNK, BPKB Kini Full Online dan Transparan, Pungli Lenyap

Revolusi Digital Korlantas: Urus SIM, STNK, BPKB Kini Full Online dan Transparan, Pungli Lenyap

News | Selasa, 11 November 2025 | 22:44 WIB

Terkini

Kata Kemenhut Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo: Potensi Kaji Jadi Habitat Kedua

Kata Kemenhut Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo: Potensi Kaji Jadi Habitat Kedua

News | Senin, 16 November 2026 | 13:11 WIB

Samarkan Mata Panda, 4 Eye Patch Vitamin C agar Wajah Tampak Lebih Segar

Samarkan Mata Panda, 4 Eye Patch Vitamin C agar Wajah Tampak Lebih Segar

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 13:10 WIB

Mangkrak 14 Tahun, Proyek Pasar Senen Blok VI Ditarget Rampung Mei 2028

Mangkrak 14 Tahun, Proyek Pasar Senen Blok VI Ditarget Rampung Mei 2028

News | Senin, 16 November 2026 | 13:09 WIB

Lewat Sunset Run, ASN Sekretariat DPRD DKI Jakarta Bangun Semangat Kolaborasi

Lewat Sunset Run, ASN Sekretariat DPRD DKI Jakarta Bangun Semangat Kolaborasi

News | Senin, 16 November 2026 | 13:07 WIB

Sebut Tiongkok Mitra ASEAN, Prabowo Dorong Cara Damai Selesaikan Persoalan Laut China Selatan

Sebut Tiongkok Mitra ASEAN, Prabowo Dorong Cara Damai Selesaikan Persoalan Laut China Selatan

News | Senin, 16 November 2026 | 13:05 WIB

Proyek Semenisasi Jalintim Pelalawan Bikin Pengendara Terjebak Macet Berjam-jam

Proyek Semenisasi Jalintim Pelalawan Bikin Pengendara Terjebak Macet Berjam-jam

Riau | Senin, 16 November 2026 | 12:57 WIB

Bikin Sajian Sunda Jadi Naik Kelas, Resto Ini Kolaborasi dengan Chef Devina Hermawan

Bikin Sajian Sunda Jadi Naik Kelas, Resto Ini Kolaborasi dengan Chef Devina Hermawan

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 12:56 WIB

LRT Manggarai Sempat Alami Blackout hingga Viral, Pramono Anung Beri Peringatan Tegas

LRT Manggarai Sempat Alami Blackout hingga Viral, Pramono Anung Beri Peringatan Tegas

News | Senin, 16 November 2026 | 12:56 WIB

Buruh Desak UMP dan UMK 2027 Naik 9,5 Persen

Buruh Desak UMP dan UMK 2027 Naik 9,5 Persen

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 12:52 WIB

Karena Ini, Jadwal Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Baru Diusulkan Mundur ke 9 Desember Rabu Kliwon

Karena Ini, Jadwal Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Baru Diusulkan Mundur ke 9 Desember Rabu Kliwon

News | Senin, 16 November 2026 | 12:50 WIB

×