Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?

Suara.com - Teka-teki penanganan kasus dugaan korupsi raksasa dalam pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) akhirnya terjawab. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi telah melimpahkan berkas perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuka babak baru dalam pengusutan skandal yang merugikan negara.

Langkah ini memicu pertanyaan mengenai sinergi dan koordinasi antar aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus besar. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pada prinsipnya kedua lembaga saling mendukung demi tegaknya hukum.

“Untuk saat ini, kami menunggu dahulu kebijakan secara resmi saja. Pada prinsipnya, Kejaksaan dan KPK, sebagai sesama aparat penegak hukum (APH), kami saling berkomunikasi, koordinasi dan saling mendukung untuk sinergi dan yang lebih utama penegakan hukum terhadap penanganan perkara Petral ini berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Anang Supriatna di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Meski melimpahkan kasus, Anang menegaskan bahwa fokus utama tidak berubah, menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau dan memulihkan kerugian negara.

Lebih dari itu, ia menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum perbaikan total tata kelola di tubuh Pertamina.

“Yang lebih utama lagi, ke depan tata kelola di Pertamina harus berjalan dengan baik, profesional, bersih, transparan, dan bermanfaat serta dirasakan buat rakyat,” imbuhnya.

Sebelum pelimpahan ini, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) diketahui telah bergerak dengan memeriksa sejumlah saksi kunci dan menyita barang bukti dari beberapa lokasi penggeledahan.

Di sisi lain, KPK membeberkan alasan utama di balik pelimpahan kasus ini. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa langkah Kejagung diambil setelah mengetahui bahwa KPK ternyata telah lebih dulu memulai proses penyidikan secara mandiri.

“Karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, maka penanganannya dari Kejaksaan dilimpahkan,” ujar Setyo Budiyanto.

Dengan diterimanya berkas dari Kejagung, KPK kini akan melakukan sinkronisasi. Langkah selanjutnya adalah koordinasi intensif antara Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK dengan Direktur Penyidikan Kejagung untuk menyamakan lingkup waktu (tempus) perkara yang akan diusut.

“Untuk memastikan bahwa tempus (waktu, red.) mana, apakah mau dilebarkan, ataukah mungkin tempusnya tetap seperti sprindik (surat perintah penyidikan, red.) umum yang sedang kami buat,” jelas Setyo.