- FPIR menyoroti capaian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui realisasi program unggulan Asta Cita di Jakarta, 5 Desember 2025.
- Pemerintahan diklaim memperkuat demokrasi melalui gaya kepemimpinan merangkul serta komitmen reformasi institusi Polri.
- Pakar hukum menggarisbawahi upaya pemberantasan KKN dan pembangunan infrastruktur, seperti 300 jembatan di pelosok.
Suara.com - Satu tahun berjalan, kinerja nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dikupas oleh berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) yang menyoroti sejumlah capaian signifikan, mulai dari implementasi program pro-rakyat hingga langkah strategis memperkuat posisi Polri sebagai representasi sipil.
Dalam sebuah sarasehan bersama mahasiswa di Kalibata, Jakarta, Jumat (5/12/2025), FPIR secara gamblang membeberkan apa yang mereka sebut sebagai bukti konkret dari kerja pemerintahan baru ini.
Menurut mereka, program unggulan Asta Cita bukan lagi sekadar janji kampanye, melainkan sudah terealisasi di lapangan.
Ketua Umum FPIR, Fauzan Ohorella, menyatakan bahwa dampak dari program tersebut sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
"Program Asta Cita telah menunjukan kinerja nyata pemerintahan Prabowo-Gibran, selama satu tahun ini. Hal ini bisa di lihat dengan masifnya program sekolah rakyat untuk kemajuan pendidikan anak bangsa, perbaikan gizi melalui Makan Bergizi Gratis hingga pada balita," ujar Fauzan Ohorella dalam diskusi tersebut.
Gaya Kepemimpinan Merangkul, Demokrasi Diklaim Menguat
FPIR juga menyoroti komitmen Prabowo-Gibran dalam memperkuat pilar demokrasi Indonesia. Fauzan menilai, pemerintahan saat ini berhasil merangkul semua pihak demi mengakomodasi kepentingan rakyat secara maksimal, menjadikan pemerintah sebagai pusat demokrasi dan perwakilan masyarakat sipil.
Gaya kepemimpinan keduanya pun tak luput dari perhatian. Presiden Prabowo dinilai selalu peka terhadap dinamika di lingkungan pemerintahannya, sementara Wapres Gibran tetap menunjukkan sikap rendah hati dalam berkomunikasi, baik dengan jajaran kabinet maupun masyarakat.
Baca Juga: Setuju Pilkada Lewat DPRD, Apa Alasan Prabowo Kasih Lampu Hijau Usulan Golkar?
"Kaca mati kami, ini adalah epic moment, tentang cara dan sikap tenang pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menguatkan sistem demokrasi kita. Dan kami nilai, era Prabowo-Gibran ke depan akan menjadi pembenahan juga perbaikan sistem di tingkatan lainnya," tandas dia.
Kembalikan Roh Anak Kandung Reformasi
Salah satu kinerja nyata yang menjadi fokus utama FPIR adalah upaya menjaga dan mereformasi institusi Polri. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan Polri tetap berada di jalurnya sebagai representasi sipil.
Fauzan menyebut, konsep Presisi (prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan) yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi rujukan utama dalam proses reformasi budaya di tubuh Korps Bhayangkara.
"Presisi Kapolri harus menjadi roh perbaikan dan pembenahan institusi. Membangun sel-sel baru untuk menjalankan amanat cita-cita reformasi, yang menjadi bagian perjuangan dari rakyat. Menata ulang etika, humanisme, dan profesionalisme penegakan hukum Polri," imbuh dia.
Langkah konkret Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara. Menurut Fauzan, komite ini mengemban amanat mutlak untuk melakukan restorasi menyeluruh.
