Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat

Suara.com - Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memberikan 33 rekomendasi terhadap 14 kementerian dan lembaga.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, puluhan rekomendasi terhadap belasan kementerian dan lembaga ini terkait dengan isu-isu strategis di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Seluruh rekomendasi ini disusun melalui proses sinkronisasi koordinasi secara sektoral serta penelahaan mendalam terhadap isu-isu strategis bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dengan arah yang digariskan oleh Astacita, kemudian RPJMN 2025-2009 dan arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Yusril di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Yusril menyampaikan, jika rekomendasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih dalam memberikan kebijakan. Sehingga, dalam pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif. 

“Lembaga secara mandiri dan memperkuat kepatuhan perencanaan dan optimalisasi sumber daya negara,” ucapnya.

Yusril kemudian merinci, jika ada 13 rekomendasi yang diberikan kepada Kementerian Hukum. Ke-13 rekomendasi itu mencakup beneficial ownership interoperabilitas data kekayaan intelektual, royalti musik, keadilan restoratif, pembaharuan KUHP, arbitrasj meaningful participation, akses keadilan dan reformasi regulasi.

“Kedua adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada 6 rekomendasi termasuk adalah interoperabilitas data, penanganan filipino descent yang ada di Sumatera Utara, kemudian juga tahanan yang mengalami overstay, kemudian implementasi KUHP, dan penguatan layanan balai pemasyarakatan atau BAPAS,” jelas Yusril.

Selanjutnya, 6 rekomendasi untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni interoperabilitas data pos lintas batas negara, kemudian juga mengenai status dari warga negara Filipina yang ada di Sulawesi Utara, kemudian perlindungan pekerjaan migran Indonesia dan diklat HAM terpadu.

Tiga rekomendasi terhadap Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, yang fokusnya pada transparansi korporasi dan kepatuhan Financial Action Task Force atau PATF.

“Kelima, otoritas jasa keuangan atau OJK, ada 3 rekomendasi, yaitu penguatan tata kelola beneficial ownership dan verifikasi multipihak,” ucap Yusril.

Kemudian, ada satu rekomendasi terhadap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tentang optimalisasi tata kelola poslintas batas antar negara.

Lalu, satu rekomendasi terhadap Kementerian HAM, yakni soal sinkronisasi data korban pelanggaran HAM yang berat. Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ada satu rekomendasi tentang percepatan diklat HAM terpadu bagi ASN dan guru.

“Sembilan, Komnas HAM. Ada satu rekomendasi yaitu sinkronisasi pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat,” ujar Yusril

Selanjutnya, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) ada 1 rekomendasi, tentang penguatan 1 data pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 1 rekomendasi, soal akselerasi pembahasan revisi undang-undang pelindungan anak yang sekarang sedang dikerjakan.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Penindungan Pekerja Migran Indonesia 1 rekomendasi yaitu pembentukan Perda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 1 rekomendasi, tentang percepatan pembahasan Revisi Undang-undang Perlindungan Anak.

Terakhir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemePAN-RB), 1 rekomendasi yaitu pembentukan lembaga regulasi nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perubahan undang-undang 2012 dan 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yusril berharap, dengan 33 rekomendasi terhadap 14 kementerian dan lembaga ini dapat menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola hukum nasional, peningkatan penindungan, mempercepat transformasi layanan imigrasi dan pemasyarakatan.

“Serta memastikan bahwa seluruh kebijakan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Yusril.

Yusril juga menekankan, pihaknya bakal melakukan pemantauan dan evaluasi atas 33 rekomendasi tersebut pada tahun 2026. Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana aksi dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. 

“Seperti saya katakan tadi pada tahun 2026 yang akan datang kami akan melakukan evaluasi apakah rekomendasi di bidang hukum HAM, imigrasi dan pemasyarakatan itu betul-betul telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam pemerintahan,” tandasnya.