Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade

Suara.com - Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menyebut selama satu dekade kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi, lima kedaulatan Indonesia telah diserahkan kepada oligarki dan asing.

"Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan," ujar Said Didu saat mengkritik warisan pemerintahan Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Refly Harun, Kamis, (18/12/2025).

Pertama, kedaulatan politik yang telah diserahkan kepada oligarki. Said menyampaikan tak ada satupun partai politik yang berbicara saat rakyat sedang menderita.

“Puncak penderitaan adalah banjir di Sumatera, tidak ada partai politik bicara. Karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik,” ungkapnya.

Ia menilai dominasi oligarki telah menguasai partai politik. Hal ini tercermin dalam sikap partai-partai politik yang diam saat ada perampasan aset dan penggusuran terhadap rakyat.

“Saya kasih contoh, di PIK 2, tidak ada partai politik pun yang bicara. Gubernurnya malah membiarkan rakyatnya dipenjara, dan berlaku seluruh Indonesia,” jelas Said.

“Itu berarti partai politik sekarang sudah diambil alih oleh oligarki,” lanjutnya.

Kedua, kedaulatan hukum yang telah diserah Jokowi kepada penegak hukum.

Said menyatakan kedaulatan hukum telah diserahkan kepada kepentingan oligarki. Ini ditandai dengan keberanian aparat (Kalpori) yang menerbitkan kebijakan kontroversial Perpol Nomor 10.

Baca Juga: Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu

Selain itu, maraknya proses peradilan yang dinilai sebagai pesanan untuk memenjarakan rakyat, banyak terjadi di seluruh Indonesia.

“Coba bisa bayangkan, Bapak Jusuf Kalla digusur oleh oligarki karena oligarki sudah mengendalikan hukum,” ucap Said.

Perbesar

Said menegaskan kembali, tidak ada kedaulatan hukum, bahkan tokoh sekelas Jusuf Kalla yang merupakan mantan Wakil Presiden dinilai tak berdaya.

Selain itu, tokoh Sulawesi Selatan, seorang mantan Ketua Umum Golkar dirampok tanahnya.

Ia menuding adanya dugaan keterlibatan jaringan alumni Lemhannas yang keluar sebagai komunitas mafia tanah untuk menggusur.

“Coba bayangkan. Artinya aparat itu nanti yang hijau, yang cokelat, semua sudah dikuasai juga oleh oligarki, bisa diatur oleh oligarki,” pungkasnya.

“Tidak ada namanya rakyat yang bisa melawan oligarki di manapun di seluruh Indonesia. Mulai dari hutan, gunung, sampai laut, sampai kota besar. Tidak ada lagi yang bisa melawan. Artinya, Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedaulatan hukum kepada oligarki,” lanjutnya.

Ketiga, Kedaulatan Ekonomi. Ia menggambarkan siklus kekuasaan ekonomi yang terjadi di Indonesia terus berulang-ulang. Dimulai dari penyuapan politisi untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan mereka.

Kemudian, menyogok pengambil kebijakan untuk mendapat selembar izin usaha. Hingga akses kredit perbankan yang kemudian dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dan menggusur rakyat.

“Saya menyatakan kedaulatan ekonomi dan hukum itu bercampur aduk. Kita contohlah Sumatera yang kita bahas sekarang. Bayangkan itu namanya hutan di Bukit Barisan, itu hutannya dari APBN lho, bukan hutan alam,” tungkas Said.

“Dia babat hutan itu, dari APBN lho, dan dapat untung untuk menyogok lagi para politisi dan pengambil kebijakan. Setelah banjir, kita diminta membayar lewat APBN dan rakyat bergelimpangan hanya karena oligarki,” lanjutnya.

Keempat, kedaulatan sumber daya alam yang dinilai kian terkikis. Said menilai kebijakan era Jokowi membuka ruang terlalu luas bagi kepentingan asing.

Ia menyebut Morowali sebagai contoh nyata, dimana perusahaan asal China beroperasi di tengah keberadaan BUMN seperti aneka tambang, salah satunya Vale.

Mereka mendapat keistimewaan berupa pembebasan pajak, cukai, royalti, penggunaan tenaga kerja asing, hingga pendanaan perbankan dari negara asalnya. Sementara itu, BUMN tetap dibebani melakukan kewajiban fiskal penuh.

Said Didu bahkan menilai kondisi tersebut lebih buruk dibandingkan kontrak Freeport yang selama ini dikritik, karena Freeport masih membayar pajak, bea, dan royalti kepada negara.

“Tapi para pendukung Jokowi seakan-akan Jokowi pahlawan. Dia menggunakan Freeport untuk menutupi perampokan sumber daya alam di seluruh Indonesia,” ujar Said

Kelima, kedaulatan wilayah yang dinilai melemah pada era Jokowi.

Said Didu menilai banyak wilayah pada era pemerintahan Jokowi dijadikan kawasan khusus, seperti kawasan industri, proyek strategis nasional, dan kawasan ekonomi khusus, yang dinilai sulit disentuh negara dan membebaskan pelaku usaha dari berbagai kewajiban.

“Bahkan coba bayangkan lah, Morowali saya lima kali ke sana memang susah sekali masuk. Gubernur, Bupati nggak bisa masuk,” pungkasnya.

Reporter: Dinda Pramesti