Eks Menkumham: Posisi Negara Kalah, Diperalat Oligarki untuk Validasi Perampokan Tanah Rakyat

Suara.com - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Hamid Awaluddin, membongkar praktik gelap mafia tanah yang kini telah berevolusi menjadi kejahatan terstruktur yang melibatkan oligarki dan aparat negara.

Hal tersebut diungkapkannya dalam sesi wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Hamid memaparkan analisisnya mengenai pergeseran pola konflik agraria di Indonesia, mulai dari sengketa keluarga hingga keterlibatan oligarki yang memperalat hukum.

Membuka pembicaraannya, Hamid menyoroti karakter dasar para pelaku kejahatan agraria.

“Secara umum tabiat, tabiat ya para perampok tanah ya,” ujar Hamid, dikutip Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa pada masa lampau, sengketa tanah umumnya hanya berkutat di lingkungan domestik.

Namun, seiring berjalannya waktu, konflik meluas menjadi perseteruan antara rakyat dan negara.

“Dulu sengketa itu terjadi internal keluarga, kalau meninggal ayah ada warisan, kakak berantem adik. Setelah pas itu terlewati, konflik tanah terjadi antara rakyat dengan negara,” jelasnya.

Konflik fase kedua ini, menurut Hamid, kerap muncul saat adanya proyek pembangunan infrastruktur.

“Ketika negara mau membuat fasilitas umum, jalan raya, jembatan mau dibelokkan,” katanya.

Pada tahap inilah manipulasi mulai terjadi, khususnya terkait pembebasan lahan yang merugikan masyarakat.

“Nah, di sini sudah mulai ada permainan, harga tanah, sekian. Tetapi ketika dibayar ke rakyat berkurang, sudah dimanipulasi oleh aparat ya,” ungkap Hamid.

Namun, Hamid memperingatkan tentang munculnya fase ketiga yang dinilainya sebagai bentuk kejahatan agraria paling mengerikan saat ini.

“Nah, fase ketiga dan ini paling jahat dahsyat. Pelakunya adalah oligarki, merampok tanahnya haji-haji, merampok tanahnya rakyat, bersekutu atau memperalat aparat negara, jadi dua dia ditipu ini, aparat negara dan tanah yang pemilik tanah yang dirampoknya, ini sekarang yang terjadi ya,” tegasnya.

Dalam skema ini, Hamid menyebut negara tidak berdaya, bahkan justru menjadi alat legitimasi bagi kepentingan oligarki.