Beban Prabowo Menurut Rocky Gerung: Isu Fufufafa Hantui Publik, Audit Ekologi Nasional Mendesak

Suara.com - Rocky Gerung menyebut isu 'fufufafa' dan ijazah palsu terus membebani publik di tengah tumpukan masalah ekonomi dan reformasi

Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam yang menyoroti tantangan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tengah bencana ekologis masif yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Rocky Gerung solusi parsial tidak lagi cukup, dan publik kini menuntut langkah fundamental berupa audit ekologi nasional untuk membongkar akar masalah kerusakan lingkungan.

Di saat yang sama, Rocky menilai legitimasi Presiden Prabowo terus dibayangi oleh isu-isu kontroversial warisan pilpres yang belum tuntas di benak publik, salah satunya fenomena "fufufafa".

Rocky menegaskan bahwa bencana alam yang terjadi bukan sekadar peristiwa musiman, melainkan puncak dari kerusakan sistemik yang membutuhkan pertanggungjawaban menyeluruh.

Analisis lokal, menurutnya, tidak akan pernah cukup untuk mengungkap skala masalah yang sebenarnya.

“Tentu itu mesti dianalisis dan analisis lokal ya hanya menghasilkan kesimpulan lokal. Itu sebabnya netizen menuntut atau masyarakat umum menuntut adanya audit nasional tentang kerusakan ekologi itu kan, itu artinya mesti semua pihak diperiksakan,” tegas Rocky melalui kanal YouTube-nya, Selasa (23/12/2025).

Ia mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan tidak defensif dalam menghadapi tuntutan ini.

Audit nasional, kata Rocky, adalah momentum untuk membuka siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, memanipulasi regulasi, hingga mengambil keuntungan dari industri ekstraktif yang merusak.

“Jadi enggak perlu baper sebetulnya kalau ada tuntutan untuk mengevaluasi banjir itu dari perspektif bencana nasional. Karena di di situ ada kejujuran dibuka seluas-luasnya. Siapa yang bertanggung jawab secara ekologi, siapa yang memanipulasi regulasi, siapa yang mengambil keuntungan dari ekstraktif indasi di Sumatera,” urainya.

Menurut Rocky, penanganan bencana ini menjadi pertaruhan reputasi dan legitimasi bagi Presiden Prabowo. Kegagalan dalam menyelesaikannya secara tuntas akan membuat kepercayaan publik merosot tajam tahun depan.

“Jadi saya anggap bahwa Presiden Prabowo sangat serius tentu karena ini adalah reputasi dia. Kalau dia gagal sebagai pemimpin untuk menyelesaikan bencana itu artinya mulai tahun depan itu legitimasinya akan turun,” jelasnya.

Namun, di tengah urgensi penanganan bencana dan masalah ekonomi, Rocky mengingatkan bahwa ada beban politik lain yang terus menggantung dan menjadi sorotan masyarakat sipil.

“Tetapi sekali lagi ada dua hal yang tetap menggantung di benak emak-emak, benak anak-anak muda, benak BEM. Kok ada dua soal yang jangan sampai hilang dari agenda setelah mitigasi bencana misalnya teratasi, setelah ekonomi bisa di negosiasikan untuk mencapai 6%,” lanjutnya.

Isu sensitif tersebut, menurut Rocky, berkaitan erat dengan kontroversi yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Dua hal yang membebani publik bukan bukan sekedar membebani presiden, membebani publik terutama yaitu isu fufu fafa dan isu ijazah palsu. Dan sekarang ijazah palsu itu juga sudah mengarah pada wakil presiden Mas Gibran,” tegas Rocky.

Bagi Rocky, tumpukan masalah ini—mulai dari ekonomi, bencana, reformasi Polri, hingga isu kontroversial Gibran—memerlukan sinyal kepemimpinan yang kuat dan otentik dari Prabowo untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Ya, tentu saja tumpukan problem di akhir tahun ini soal kesulitan ekonomi, soal bencana, soal reformasi polri itu akan jadi beban baru kalau tidak diberi sinyal oleh Presiden buat dia bisa menyelesaikan soal-soal itu dan memungkinkan orang percaya balik pada Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia juga mengkritik wacana Presiden Prabowo akan berkantor di Aceh untuk menunjukkan keseriusan. Menurutnya, hal tersebut tidak efektif dan yang lebih dibutuhkan adalah penguasaan masalah secara komprehensif dari ibu kota.

“Dan kepada beliau tentu kita ingin pesankan bukan berkantor yang penting, tetapi seseorang yang incharge itu bisa menguasai semua masalah sehingga kasak kusuk, kirim-mengirim berita buruk itu bisa dikendalikan,” kata Rocky.

Rocky menilai performa para menteri saat ini masih kacau dalam merepresentasikan suara presiden, sehingga dibutuhkan figur pelaksana yang benar-benar dipercaya publik.

Pada akhirnya, ia menekankan bahwa transparansi dan sistem kenegaraan yang bersih adalah kunci untuk mendapatkan kembali kepercayaan, tidak hanya dari masyarakat domestik tetapi juga dari dunia internasional dan investor.

“Semua itu yang dituntut atau ditunggu oleh masyarakat sipil juga ditunggu oleh investor asing supaya ada ada kepastian bahwa Indonesia itu mampu untuk memperlihatkan sebuah sistem kenegaraan yang bersih, teratur, dan tidak manipulatif,” pungkasnya. (Safelia Putri)