Infografis
- KAMI memperingatkan Presiden Prabowo bahwa ancaman terbesar legitimasinya adalah sabotase internal dari para pembantunya.
- Gatot Nurmantyo mengidentifikasi tujuh kapabilitas negara yang melemah, menunjukkan kerentanan serius di berbagai sektor pemerintahan.
- Pemerintahan harus berani memutus warisan kekuasaan keliru dan menegakkan hukum untuk mencegah krisis nasional terbuka.
Suara.com - Indonesia disebut sedang berada di tepi jurang krisis nasional terbuka.
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan peringatan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ancaman terbesar bagi legitimasinya bukan berasal dari tekanan luar, melainkan dari "pembusukan" yang dilakukan oleh para pembantunya sendiri.
KAMI menilai stabilitas semu tidak akan bisa menyelamatkan kekuasaan. Berdasarkan teori politik, terdapat tujuh kapabilitas sebuah negara dapat disebut kuat atau lemah.
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa dalam teori politik terdapat 7 kapabilitas yang menjadi indikator kuat lemahnya suatu negara.
Pertama, ia menilai kapabilitas responsif tidak berjalan karena aspirasi masyarakat tidak didengar.
Kedua, kapabilitas regulatif dinilai melemah karena hukum dan kedaulatan dianggap telah diserahkan kepada oligarki.
Ketiga, menyoroti kapabilitas distribusi dan alokasi yang tercermin dari ketimpangan kesejahteraan.
Keempat, kapabilitas simbolik yang ditandai lunturnya kredibilitas penyelenggara negara di mata publik.
Kelima, kapabilitas ekstraktif dinilai berpihak pada oligarki dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Keenam, kapabilitas domestik dianggap rapuh karena partai politik dinilai abai terhadap bencana alam. Ketujuh, kapabilitas internasional yang kondisinya dinilai memprihatinkan.
Baca Juga: Terpopuler: Beda Cara SBY vs Prabowo Tangani Banjir, Medali Emas Indonesia Cetak Rekor
“Maka, kami perlu menyampaikan satu hal yang sangat serius, yang berulang kali disampaikan dalam ruang publik bahwa ancaman terbesar bagi presiden bukan hanya tekanan luar, tetapi sabotase struktural dan pembusukan dari dalam," tegas Gatot.
"Sabotase struktural terjadi ketika kebijakan presiden dilambatkan oleh pembantunya sendiri. Perintah tidak dijalankan secara utuh,” lanjutnya.
Gatot menilai agenda koreksi kebijakan kerap dipelintir di tingkat teknis, sementara kepentingan oligarki disamarkan sebagai kepentingan negara.
la menegaskan, kejatuhan seorang presiden tidak selalu disebabkan kebijakan yang keliru, melainkan karena kebijakan tersebut dibuat gagal oleh lingkaran kekuasaan di sekitarnya.
"Presiden bisa jatuh bukan karena kebijakan yang salah, tetapi karena dibuat gagal oleh para pembantunya sendiri," ujar Gatot.
“Jika warisan kekuasaan lama tidak diputus dan sabotase terus berlangsung, krisis legitimasi akan menghantam pemerintahan ini,” lanjutnya.
