Infografis
- KPK tetap optimis menuntaskan perkara dugaan korupsi pengalihan kuota haji sebelum masa cegah Gus Yaqut berakhir Januari 2026.
- Penyidikan terkendala menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini.
- Dugaan perbuatan melawan hukum adalah pembagian kuota haji tambahan 50:50, melanggar aturan 92:8 persen.
Asep menjelaskan aturan 92:8 persen ini dibuat karena mayoritas masyarakat mengantre di jalur reguler yang lebih terjangkau, sementara jalur khusus berbayar mahal hanya diberikan porsi kecil. Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
Bukannya memberikan 18.400 kursi untuk rakyat kecil di jalur reguler, Kemenag diduga membagi rata tambahan kuota tersebut.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
Langkah sepihak ini dianggap mencederai rasa keadilan jemaah yang sudah mengantre puluhan tahun.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
Cuan Besar Agen Travel
Dugaan penyimpangan ini disinyalir menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama agen travel haji.
Dengan porsi haji khusus yang membengkak hingga 10.000 kursi, pundi-pundi pendapatan agen travel pun ikut melonjak tajam.
“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” tutup Asep.
Baca Juga: Rawat Tradisi Lung Tinulung, HS dan Musisi Jogja Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatera
