Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan

Suara.com - Pemerintah klaim kalau lebih dari separuh kabupaten/kota di tiga provinsi Sumatra yang terdampak banjir bandang kini telah beralih dari fase tanggap darurat menuju masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikam kalau penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan progres signifikan.

Laporan yang disampaikan Pratikno bahwa di Provinsi Aceh, tujuh kabupaten/kota telah masuk fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara 11 kabupaten/kota masih berada dalam status tanggap darurat.

Di Provinsi Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan delapan kabupaten/kota lainnya masih tanggap darurat.

Adapun di Provinsi Sumatra Barat, 10 kabupaten/kota telah masuk fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan tiga kabupaten/kota masih tanggap darurat.

"Perpanjangan status tanggap darurat di sejumlah wilayah untuk memastikan kesiapan daerah sebelum memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh," kata Pratikno dalam keterangan Konferensi Pers Tanggap Bencana Sumatra yang digelar di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (29/12/2025).

Distribusi dan pengoperasian sejumlah bantuan tetap dilakukan. Seperti penyaluran genset, mobil penjernih air, truk tangki air, sumur siap pakai, toilet darurat, serta berbagai peralatan pendukung lainnya.

Untuk akses telekomunikasi, menurut Pratikno, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk wilayah yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah telah menambahkan 280 unit Starlink dan terus melakukan percepatan pemulihan jaringan.

Pada sektor kesehatan, pengiriman relawan kesehatan ke daerah-daerah terisolir masih terus dilakukan dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing.

Seluruh RSUD di wilayah terdampak juga dipastikan telah beroperasi kembali. Dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tersisa delapan puskesmas yang masih dalam tahap pemulihan dan terus dilakukan percepatan.

Pada sektor pendidikan, tercatat sekitar 3.700 sekolah terdampak bencana. Pemerintah telah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung mulai 5 Januari 2026.

Sebanyak 587 sekolah masih dalam proses pembersihan dan ditargetkan selesai sebelum tanggal tersebut, sementara 54 sekolah akan melaksanakan proses belajar mengajar di tenda.

Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak telah berjalan.

Hingga 28 Desember 2025, sebanyak 1.050 unit huntara telah mulai dibangun dan sebagian telah selesai, terdiri atas 450 unit yang dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah dan 600 unit yang dibangun melalui dukungan Danantara.