- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terbitkan larangan total penanaman sawit baru melalui Surat Edaran Nomor 187 pada 29 Desember 2025.
- Kebijakan ini bertujuan mencegah krisis air dan kerusakan lingkungan karena sawit tidak sesuai dengan kondisi geografis Jawa Barat.
- Instruksi juga mencakup penggantian bertahap lahan sawit eksisting dengan komoditas lokal seperti teh, karet, kina, atau kopi.
Suara.com - Sebuah langkah drastis untuk penyelamatan ekologi diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan menerbitkan larangan total bagi setiap aktivitas penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah provinsi.
Tidak hanya berhenti di situ, Dedi Mulyadi juga menginstruksikan alih komoditas atau penggantian tanaman secara bertahap bagi lahan-lahan yang kadung ditanami komoditas tersebut.
Kebijakan tegas ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Surat bertanggal 29 Desember 2025 itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk segera ditindaklanjuti tanpa terkecuali.
Ditemui di Bandung, Rabu (31/12/2025), Dedi Mulyadi membeberkan alasan utama di balik kebijakan radikal ini. Menurutnya, karakteristik geografis Jawa Barat yang sempit dan padat sama sekali tidak kompatibel dengan industri kelapa sawit yang rakus lahan dan boros air.
Jika dibiarkan, ia meyakini Jawa Barat akan menghadapi ancaman krisis air dan bencana lingkungan yang serius di masa depan.
"Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi," ujar Dedi sebagaimana dilansir Antara.
Ia menekankan bahwa solusi satu-satunya bagi lahan yang sudah tidak sesuai dengan habitat dan peruntukannya adalah dengan mengembalikannya ke fungsi semula melalui penggantian jenis tanaman yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan ekosistem lokal.
"Kalau sudah di luar peruntukan dan bukan habitatnya, ya diganti dengan tanaman lain," katanya.
Di balik penerbitan surat edaran ini, Dedi Mulyadi juga mengungkap sebuah fakta yang selama ini tak terendus publik.
Ia mengaku telah melakukan intervensi senyap sekitar enam bulan lalu untuk menggagalkan sebuah proyek perkebunan sawit skala besar yang mengancam kawasan konservasi vital.
"Enam bulan yang lalu ada yang mau menanam sawit di lereng kuning Ciremai. Cuman saya enggak cerita ke mana-mana. Saya menghentikannya melalui bupati," ucapnya.
Terkait polemik perkebunan sawit yang belakangan mencuat di Cirebon, Dedi mengakui adanya keterlambatan penanganan.
Ia menyayangkan putusnya rantai informasi dari level desa yang tidak sampai ke tingkat provinsi, sehingga laporan baru masuk setelah dampak kerusakan lingkungan dirasakan oleh masyarakat luas.
"Kalau yang di Cirebon ini saya enggak ada yang lapor. Kepala desa kalau lapor kan bisa diselesaikan. Gubernur enggak mungkin tahu semua hal setiap waktu," kata Dedi.
Melalui surat edaran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa larangan penanaman baru kelapa sawit berlaku mutlak, baik untuk lahan milik masyarakat perorangan maupun yang dikuasai oleh badan usaha.
Langkah ini ditempuh demi satu tujuan besar: mengembalikan fungsi utama lahan di Jawa Barat sebagai daerah konservasi air dengan menanaminya kembali dengan tanaman keras yang memiliki daya dukung ekologis tinggi.
TERPOPULER
