Infografis
- Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemonstrasi di Jakarta pada Selasa (30/12/2025) menuntut kebijakan upah.
- Tuntutan utama buruh adalah revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026 oleh Gubernur.
- Para pekerja juga mengkritik Gubernur Dedi Mulyadi karena dianggap terlalu fokus pencitraan media sosial.
Suara.com - Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka di jantung ibu kota, Selasa (30/12/2025).
Meski hingga siang ini pantauan di lokasi menunjukkan baru puluhan demonstran yang memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, namun ini disebut-sebut hanyalah "pemanasan".
Gelombang massa yang jauh lebih besar dikabarkan tengah bergerak menuju Jakarta.
Massa mengeklaim bahwa ribuan rekan mereka dari berbagai daerah sedang dalam perjalanan untuk memberikan tekanan nyata kepada pemerintah.
“Estimasi 10 ribu sepeda motor buruh se-Jawa Barat,” teriak lantang seorang orator dari atas mobil komando di Jakarta.
Tuntut Revisi UMSK 2026
Dalam aksi ini, perhatian utama tertuju pada kebijakan upah di Jawa Barat.
Buruh mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mengembalikan dan menetapkan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai dengan rekomendasi asli yang diajukan oleh para bupati dan walikota.
Keputusan Gubernur saat ini dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja di lapangan.
Baca Juga: Berapa UMK Jogja 2026 Setelah Naik? Ini Besaran dan Persentase Kenaikannya
“Gubernur Jawa Barat harus merevisi UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi para walikota,” tegas orator tersebut di tengah riuh aksi.
Sentil Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi
Tak hanya soal angka upah, aksi kali ini juga diwarnai kritik pedas terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Buruh menyoroti aktivitas sang gubernur di jagat maya yang dianggap terlalu fokus pada konten daripada substansi kebijakan.
Massa meminta agar pemerintah daerah lebih fokus pada aturan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025, ketimbang memoles citra di platform digital.
“Hentikan pencitraan gubernur melalui sosial media, taati PP nomor 40 tahun 2025,” pungkasnya.
