4 Gebrakan Dasco yang Percepat Penanganan Pemulihan Bencana Aceh

Suara.com - Langkah taktis dan tidak biasa diambil oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam menangani krisis pascabencana di Aceh dan Sumatera.

Alih-alih melakukan pengawasan dari meja rapat di Senayan, Dasco membuat gebrakan dengan menghadirkan Satgas DPR Pemulihan Pascabencana yang berkantor langsung di Aceh.

Langkah ini terbukti efektif dalam memangkas birokrasi dan memastikan bantuan pusat tepat sasaran di titik nol bencana.

Kehadiran Satgas bentukan Dasco ini disebut-sebut sebagai motor penggerak utama, di balik perubahan sikap Presiden Prabowo Subianto yang kini tampil jauh lebih pro-kemanusiaan dan progresif.

Keputusan Presiden untuk membuka pintu bantuan asing hingga menaikkan anggaran pemulihan menjadi Rp60 triliun, diyakini merupakan hasil dari suplai informasi yang akurat dan berbasis fakta lapangan yang dikawal langsung oleh Dasco.

1. Memotong Jalur Birokrasi yang Berbelit

Salah satu masalah klasik dalam penanganan bencana di daerah adalah lambannya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat akibat kendala administratif.

Menyadari hal tersebut, Sufmi Dasco melakukan langkah berani dengan "mengikat" eksekutif pusat.

Ia memerintahkan penempatan Person in Charge (PIC) dari kementerian terkait untuk menetap di Aceh.

Strategi ini bertujuan agar jalur koordinasi tidak lagi tersumbat oleh urusan surat-menyurat ke Jakarta yang memakan waktu lama.

Dengan adanya PIC di lapangan, pengambilan keputusan bisa dilakukan dalam hitungan jam, bukan hari.

Dasco cukup jeli melihat bahwa dalam kondisi darurat, kehadiran fisik pejabat yang memiliki otoritas di lokasi bencana adalah kunci utama keberhasilan pemulihan.

Melalui mekanisme Rapat Satgas DPR di Aceh, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pun “dipaksa” untuk duduk bersama dan mendengar langsung keluhan serta aspirasi dari Gubernur Aceh dan para Bupati.

Ruang dialog langsung ini memberikan kesempatan bagi pimpinan daerah untuk melaporkan kebutuhan riil tanpa ada informasi yang terdistorsi saat sampai ke pusat.

2. Sukses Tambahan Anggaran Rp1,63 Triliun

Gebrakan Dasco tidak hanya berhenti pada urusan administratif. Melalui fungsi pengawasan anggaran yang melekat pada DPR, Dasco melakukan tekanan positif agar kapasitas keuangan daerah Aceh yang terkuras habis akibat bencana segera dipulihkan.

Hasilnya, Dasco berhasil mendorong usulan tambahan dana bagi Aceh sebesar Rp1,63 triliun melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).

Anggaran ini sangat krusial mengingat skala kerusakan di Aceh dan Sumatera yang sangat luas.

Dana tambahan tersebut diproyeksikan untuk mengembalikan stabilitas fiskal daerah agar pelayanan publik bisa kembali berjalan normal.

Keberhasilan ini mengukuhkan peran Satgas DPR bukan sekadar sebagai pemantau, melainkan sebagai eksekutor solusi finansial bagi daerah terdampak.

3. Akselerasi Huntara dan Huntap via Danantara

Efektivitas kerja Satgas bentukan Dasco ini bersinergi dengan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan 10 menteri dan 15 Direktur Utama BUMN yang diboyong ke Aceh, Presiden menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan melalui eksekusi nyata, bukan sekadar kunjungan kerja.

“Pejabat datang bukan untuk sekadar melihat, tapi untuk mengambil keputusan cepat di lapangan. Kita datang untuk tahu masalah dan langsung eksekusi," ujar Prabowo dengan tegas.

Presiden juga memberikan target kepada Danantara untuk segera menuntaskan pembangunan 15.000 Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) dalam waktu singkat.

Skema pembangunan ini harus tuntas dalam waktu tiga bulan, sebuah target ambisius yang hanya bisa dicapai jika pengawasan di lapangan dilakukan secara ketat seperti yang dijalankan oleh Satgas DPR pimpinan Dasco.

4. Mewujudkan Kehendak Rakyat di Jantung Serambi Mekkah

Secara diam-diam namun efektif, Dasco dinilai sukses mewujudkan kehendak rakyat agar negara hadir secara utuh dan nyata di daerah bencana.

Dengan berkantor di Aceh, Satgas DPR dapat memastikan setiap rupiah dari kenaikan anggaran yang kini mencapai Rp60 triliun benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

Sikap Prabowo yang sebelumnya sempat menutup diri dari bantuan asing di kunjungan awal, kini berubah total dengan menyatakan membuka diri seluas-luasnya untuk dukungan internasional.

Perubahan arah kebijakan ini mendapat dukungan luas dari publik Aceh, karena dianggap sebagai langkah paling rasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan infrastruktur.

Melalui pengawasan langsung dari jantung Serambi Mekkah, pemulihan Aceh kini bukan lagi sekadar wacana yang dibahas di ruang-ruang rapat ber-AC di Jakarta.