REGIONAL:
- Wagub Babel, Hellyana, diperiksa 10 jam oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Universitas Azzahra.
- Penyidik fokus pada keabsahan riwayat pendidikan Hellyana, sementara kuasa hukum meminta audit forensik ijazah belum terlaksana.
- Kasus ini mencuat sejak Juli 2025 setelah laporan mahasiswa menyoroti perbedaan data ijazah dengan PD Dikti.
Suara.com - Suasana di Gedung Bareskrim Polri terasa tegang saat Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Hellyana, menjalani pemeriksaan maraton selama 10 jam. Dengan status sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu.
Hellyana dicecar penyidik Bareskrim Polri dengan 25 pertanyaan yang seluruhnya berpusat pada satu hal, yakni soal keabsahan ijazah sarjana miliknya.
Pemeriksaan intensif ini menjadi babak baru dalam pusaran kasus yang menjerat orang nomor dua di Babel tersebut.
Kuasa hukum Hellyana, Zainul Arifin, yang setia mendampingi kliennya, mengungkapkan bahwa fokus utama penyidik adalah untuk mengorek sedalam-dalamnya riwayat pendidikan sang wakil gubernur di Universitas Azzahra, Jakarta.
“Sebagian besar pertanyaan itu hanya berkaitan dengan proses beliau kuliah di Universitas Azzahra. Kemudian kedua, terkait dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan beliau, contohnya dekan, rektor, dan lain-lain,” kata Zainul Arifin saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Di tengah proses hukum yang berjalan, pihak Hellyana justru menyoroti satu hal krusial yang mereka anggap belum tersentuh oleh penyidik.
Zainul mengaku telah secara proaktif meminta penyidik untuk segera melakukan audit forensik terhadap ijazah yang kini menjadi sumber polemik.
Menurutnya, langkah tersebut adalah cara paling objektif untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Namun, permintaan itu tampaknya belum membuahkan hasil.
“Kami tanyakan kepada penyidik, ternyata sampai hari ini audit forensik atau labfor (laboratorium forensik) itu belum ada,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Di sisi lain, Hellyana sendiri akhirnya angkat bicara, memberikan sekelumit kisah di balik perjalanannya meraih gelar sarjana.
Ia menjelaskan bahwa statusnya di Universitas Azzahra adalah sebagai mahasiswa pindahan dari Akademi Akuntansi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AA YKPN).
Jadwal kuliahnya pun tak biasa. Karena kesibukannya sebagai pejabat publik, ia mengambil kelas eksekutif yang hanya berlangsung pada akhir pekan.
Ia menuturkan, pilihan itu diambil untuk menyeimbangkan antara tugasnya sebagai wakil rakyat dan kewajibannya sebagai seorang istri yang harus bolak-balik Belitung-Jakarta.
“Waktu itu saya anggota DPRD Kabupaten Belitung, tapi suami waktu itu di PN Jakarta Pusat. Jadi, Sabtu-Minggu saya biasanya berada di Jakarta. Waktu itulah saya kuliah dan menamatkan di Azzahra,” ucapnya, mencoba memberikan konteks pada riwayat pendidikannya.
Kasus yang kini mengancam posisi politik Hellyana ini pertama kali meledak pada Juli 2025. Laporan dilayangkan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung bernama Ahmad Sidik, yang merasa ada kejanggalan serius pada data pendidikan sang wakil gubernur.
Ahmad Sidik menyoroti adanya ketidaksesuaian fatal antara pengakuan Hellyana dengan data yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Di sinilah letak inti persoalannya. Hellyana secara konsisten mengklaim dirinya lulus dan mendapatkan ijazah sarjana dari Universitas Azzahra pada tahun 2012. Namun, penelusuran pada sistem PD Dikti menunjukkan data yang sama sekali berbeda.
Dalam database resmi pemerintah itu, nama Hellyana baru tercatat sebagai mahasiswa Universitas Azzahra pada tahun 2013, dan statusnya bahkan sudah tidak aktif sejak semester genap tahun 2014. Perbedaan data inilah yang menjadi amunisi utama pelaporan dan kini sedang didalami oleh Bareskrim Polri.
TERPOPULER
