Infografis
- Satgas Galapana DPR RI mendesak percepatan pembangunan 15.000 Huntara di Aceh sebelum bulan Ramadan tiba.
- Penyelesaian akurat validasi data penerima manfaat dan sinkronisasi lokasi menjadi kunci utama percepatan pembangunan.
- BUMN berkomitmen membangun 15.000 unit hunian, yang realisasinya memerlukan kolaborasi erat lintas instansi terkait.
Namun, realisasi dari 15.000 unit ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pemutakhiran data secara real-time yang melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) di tingkat provinsi dan kabupaten.
Lokasi pembangunan harus segera ditetapkan untuk memastikan alat berat dan material bangunan dapat dimobilisasi tanpa hambatan administratif atau sengketa lahan.
Satgas Galapana menekankan bahwa proses ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah kabupaten/kota, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Pemerintah Provinsi Aceh.
Koordinasi yang intensif diharapkan dapat menyatukan data, mempercepat pengambilan keputusan, dan menghindari tumpang tindih di lapangan.
Kolaborasi Lintas Instansi dan Harapan Jelang Ramadan
Ketegasan Satgas Galapana ini bukan tanpa alasan. Pengalaman pemulihan bencana di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa keterlambatan sinkronisasi data seringkali membuat pembangunan fisik tertunda berbulan-bulan.
Di Aceh, tantangan cuaca dan aksesibilitas wilayah seringkali menjadi faktor tambahan yang mempersulit keadaan.
Oleh karena itu, TA Khalid mengingatkan bahwa beban tanggung jawab ini harus dipikul bersama.
Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam menjemput bola, memastikan setiap warga yang berhak sudah terdata dengan jelas berdasarkan nama dan alamat.
Baca Juga: Aceh dan Bencana: Ketangguhan di Tanah Serambi Mekkah
“Jika data penghuni dan lahan sudah sinkron, pembangunan Huntara bisa langsung dipercepat. Ini kerja bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja,” tambahnya.
Satgas Galapana DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan berperan sebagai penghubung antarinstansi, sehingga pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lancar, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Peran DPR RI di sini adalah memastikan fungsi pengawasan berjalan maksimal agar komitmen BUMN benar-benar terwujud di lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Melalui langkah ini, diharapkan masyarakat terdampak banjir dapat segera menempati Huntara yang layak dan aman, serta menjalani Ramadan dengan lebih tenang dan bermartabat.
Keberadaan Huntara bukan sekadar tempat berteduh, melainkan simbol pemulihan martabat bagi warga Aceh yang telah berjuang menghadapi cobaan bencana alam.
