- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana IPO Bank Jakarta karena sistem keamanan siber yang diragukan pasca-gangguan masif Lebaran 2025.
- Gangguan layanan masif pada Maret-April 2025 meliputi aplikasi digital, QRIS, ATM, serta BI-Fast, dan adanya temuan peretasan PPATK.
- Francine menuntut transparansi audit OJK dan BPK mengenai keamanan siber sebelum bank tersebut melakukan penawaran umum perdana saham.
Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, melontarkan kritik tajam terhadap rencana penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) Bank Jakarta pada awal 2027 mendatang.
Kecaman mencuat lantaran ketahanan serta keamanan siber bank pelat merah itu dinilai masih meragukan seusai gangguan layanan perbankan secara masif pada periode Lebaran 2025.
Francine mempertanyakan transparansi hasil audit dari lembaga otoritas terkait mengenai kondisi riil sistem keamanan teknologi informasi milik Bank Jakarta saat ini.
“Bagaimana hasil audit OJK dan BPK, khususnya terkait ketahanan dan keamanan siber Bank Jakarta? Sampai saat ini kami belum menerima hasil auditnya dari Bank Jakarta,” tutur Francine dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).
Berdasarkan catatan kronologis, sejak malam takbiran Idul Fitri pada 30 Maret 2025, nasabah bank yang dahulu bernama Bank DKI ini mengalami kelumpuhan transaksi total, mulai dari aplikasi digital JakOne, QRIS, hingga penarikan tunai di mesin ATM.
Ironisnya, pemulihan layanan ATM Bank Jakarta baru bisa dirasakan masyarakat pada 7 April 2025, yang mengakibatkan terganggunya mobilitas finansial warga saat momen mudik.
“Mudik Lebaran selalu diwarnai banyak transaksi keuangan. Saat itu, banyak aduan masyarakat ke Fraksi PSI yang diwarnai kebingungan dan kekecewaan mendalam. Banyak pemudik yang tidak memegang uang tunai dalam jumlah besar karena percaya pada aksesibilitas dananya di rekening Bank Jakarta,” ungkap Francine.
Legislator dari partai berlambang gajah ini juga menyentil respons manajemen bank yang dianggap sangat lamban dalam memberikan penjelasan resmi kepada publik.
“Bank Jakarta baru mengeluarkan keterangan resmi pada 8 April 2025, dengan dalih gangguan layanan. Kalau sekadar gangguan layanan, mengapa pemulihannya membutuhkan waktu berbulan-bulan?” tanya Francine secara retoris.
Belum lagi, layanan BI-Fast Bank Jakarta yang dilaporkan tidak berfungsi sejak 30 Maret 2025 baru kembali normal pada 10 Desember 2025.
Masalah keamanan diperparah dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengendus adanya peretasan sistem pembayaran dengan transaksi anomali mencapai Rp200 miliar pada Maret 2025.
Hingga saat ini, kendala teknis yang tergolong unik masih kerap ditemui nasabah, di antaranya kegagalan transfer masuk apabila kolom pesan diisi oleh pihak pengirim.
“Sampai hari ini, transfer online dari bank lain ke Bank Jakarta selalu gagal apabila kolom pesan diisi. Menurut Bank Jakarta, kolom pesan harus dikosongkan supaya transaksi berhasil. Padahal kolom pesan ini penting untuk menghindari kebingungan pengirim maupun penerima dengan merinci jenis transaksi,” kata Francine.
Langkah menuju lantai bursa, kata Francine, jangan sampai menjadi sekadar seremoni simbolik tanpa adanya perbaikan fundamental pada sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
Ia menekankan bahwa Bank Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai pengelola dana masyarakat sekaligus penerima Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan senilai Rp1 triliun.
TERPOPULER
