PDIP Tolak Pilkada Dipilih DPRD, PAN Bicara Soal Dialog Cari Titik Temu

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi santai sikap tegas PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Ia menilai perbedaan pandangan antarpartai terkait wacana Pilkada dipilih DPRD merupakan dinamika yang wajar dan perlu diselesaikan melalui meja dialog.

Eddy menekankan bahwa wacana evaluasi Undang-Undang Pemilu muncul karena fakta lapangan pada Pemilu 2024 menunjukkan betapa masifnya praktik politik uang (money politics) dan biaya politik yang sangat mahal.

"Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai (termasuk PDIP). Tetapi inilah terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/1/2025).

Menurutnya, tujuan utama dari evaluasi regulasi ini bukan sekadar mengubah prosedur, melainkan mencari solusi hukum untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien dan bersih.

"Ada PR kita, bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah payung hukum yang bisa mereduksi, mengurangi, bahkan mengeliminasi money politics tersebut, membuat demokrasi kita menjadi lebih kuat, dan proses pemilihan elektoral menjadi lebih efisien," jelasnya.

Terkait penolakan dari pihak luar maupun partai politik seperti PDIP, Eddy memastikan bahwa partai-partai di koalisi pemerintahan tetap membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Ia menegaskan bahwa target akhirnya adalah menghasilkan pejabat publik yang berkualitas dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menang secara prosedural namun terbebani biaya politik yang tinggi.

"Kita mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Kita ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas, tidak hanya secara prosedural saja tetapi punya substansi yang baik," pungkasnya.