Infografis
- Presiden Donald Trump secara terbuka menginginkan AS mengambil alih Greenland demi kepentingan keamanan nasional dan strategi Arktik.
- Pemerintah dan penduduk Greenland menolak keras gagasan aneksasi tersebut, menekankan kedaulatan melalui dialog terhormat.
- Upaya AS menguasai Greenland ini memiliki dasar historis, didorong oleh lokasi strategis dan sumber daya alam yang melimpah.
Suara.com - Di tengah panasnya situasi geopolitik pasca-intervensi militer di Venezuela, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyalakan api kontroversi dengan target baru: Greenland.
Presiden Donald Trump secara terbuka dan berulang kali menyatakan bahwa AS harus mengambil alih pulau terbesar di dunia itu dengan dalih untuk kepentingan keamanan nasional negaranya.
Langkah ini sontak memicu reaksi keras, bukan hanya dari para pemimpin Greenland, tetapi juga dari Denmark, negara sekutu AS di NATO yang menaungi Greenland sebagai wilayah semi-otonom.
Sehari setelah operasi militer yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, Trump tanpa ragu menegaskan ambisinya di hadapan wartawan.
"Kita membutuhkan Greenland dari segi keamanan nasional. Itu sangat strategis. Saat ini, Greenland dipenuhi dengan kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana," kata Trump sebagaimana disitat dari BBC Indonesia.
Namun, gagasan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat ditolak mentah-mentah oleh penduduk dan pemerintah setempat.
Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, memberikan respons tegas terhadap ancaman yang dilontarkan Trump pada awal tahun 2026.
"Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi aneksasi," ujar Nielsen. "Kami terbuka untuk dialog. Kami terbuka untuk pembicaraan. Namun, hal ini harus dilakukan melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional."
Sikap penolakan ini sudah mengakar di kalangan masyarakat. Ketika koresponden BBC Fergal Keane mengunjungi pulau itu pada 2025, dia sering mendengar kalimat ini: "Greenland milik orang Greenland. Jadi, Trump boleh berkunjung, tapi itu saja."
Baca Juga: Sentuhan Humanis di Depan Kedubes AS, Polwan Polres Jakpus Sambut Pendemo sebagai Pejuang Aspirasi
Bahkan, isu ini menjadi sorotan utama dalam pemilihan umum di wilayah tersebut. Survei menunjukkan, meski sebagian besar penduduk Greenland mendukung kemerdekaan dari Denmark, mayoritas mutlak menentang keras ide untuk bergabung dengan Amerika Serikat.
Sentimen ini bukanlah hal baru. Saat Trump pertama kali melontarkan ide membeli Greenland pada 2019, warga lokal sudah menunjukkan penolakannya.
"Ini adalah ide yang sangat berbahaya," kata Dines Mikaelsen, seorang operator tur.
"Dia memperlakukan kami seperti barang yang bisa dibeli," ujar Aleqa Hammond, perdana menteri perempuan pertama Greenland.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, juga tak kalah keras. Ia menegaskan bahwa "AS tidak memiliki hak untuk mencaplok salah satu dari tiga negara di Kerajaan Denmark".
Mengapa Greenland Begitu Vital Bagi Trump?
