- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta penundaan debat Pilkada demi fokus penanganan darurat bencana di Sumatra pada awal 2026.
- Dasco menegaskan DPR RI secara kelembagaan belum menjadwalkan pembahasan formal mengenai usulan pengembalian sistem Pilkada melalui DPRD.
- Wacana Pilkada melalui DPRD muncul kembali setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikannya pada Rapimnas Partai Golkar 2025.
Suara.com - Eskalasi politik di awal tahun 2026 mulai memanas seiring munculnya wacana pengembalian sistem pilkada melalui DPRD. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak kehilangan empati di tengah situasi darurat bencana yang melanda sebagian wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra.
Dasco secara tegas mengajak seluruh elemen bangsa, terutama partai politik, untuk menunda perdebatan mengenai mekanisme pemilu dan memprioritaskan kemanusiaan.
Hal ini menyusul rentetan bencana alam yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
"Kalau tentang partai-partai politik, semua sudah menyuarakan keinginan ke depan seperti apa, iya kan. Tapi kalau dalam situasi saat ini, mari kita sama-sama fokus penanganan bencana dulu, terutama di Sumatera," kata Dasco, Rabu (7/1/2026).
Belum lagi ada potensi bencana alam lain seperti erupsi gunung berapi, sehingga perlu fokus semua pihak, terutama kalangan politikus.
DPR Belum Agendakan Pembahasan Pilkada Tak Langsung
Meski isu ini telah menjadi perbincangan hangat di ruang publik, Dasco memastikan bahwa secara institusional, DPR RI belum mengambil langkah formal.
Ia menekankan, saat ini para anggota legislatif masih dalam masa reses, sehingga belum ada pertemuan resmi untuk membahas usulan perubahan sistem Pilkada.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut juga menyatakan, dirinya tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai kapan pembahasan tersebut akan masuk ke meja pimpinan.
"Kami masih reses. Belum ada pembahasan soal keputusannya apa. Saya belum bisa jawab," kata Dasco.
Sikap Dasco ini dinilai sebagai upaya untuk meredam kegaduhan politik prematur, mengingat masyarakat di wilayah terdampak bencana saat ini lebih membutuhkan kehadiran negara dalam bentuk bantuan logistik dan mitigasi, ketimbang perubahan regulasi politik.
Akar Persoalan: Usulan Golkar dan Isu Biaya Politik
Wacana Pilkada melalui DPRD ini kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikannya secara terbuka dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar tahun 2025.
Golkar berargumen bahwa mengembalikan mandat pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD tidak akan mengurangi esensi kedaulatan rakyat.
Dalam keterangannya, Bahlil menegaskan bahwa sistem ini dapat dirancang dengan tetap mengedepankan keterbukaan informasi dan pelibatan publik.
TERPOPULER
