IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?

Suara.com - Kawasan pusat Ibu Kota Nusantara (IKN) mendadak ramai. Hampir 300 ribu orang secara bergantian berkunjung ke kawasan tersebut pada 25 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Jumlah kendaraan yang datang tercatat mencapai 76 ribu unit.

Kehadiran pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) seolah menjadi penanda bahwa napas IKN masih ada, meski pembicaraan mengenai pemindahan ibu kota kini mulai mereda.

Bukan hanya masyarakat umum, kepala negara pun turut hadir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat melakukan kunjungan kerja selama dua hari, Selasa (30/12/2025) dan Rabu (31/12/2025).

Akun Instagram @ikn_id membagikan potret Gibran bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

“Masjid Negara, Basilika, sekolah tingkat SMP dan SMA, Pasar Modern di KIPP, Pasar Sepaku, area glamping, SMA Taruna Nusantara, hingga kawasan legislatif menjadi bagian dari rangkaian kunjungan tersebut,” tulis akun @ikn_id, menyebutkan lokasi yang dikunjungi Gibran selama berada di IKN.

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto juga berkunjung ke IKN. Helikopter kepresidenan yang ditumpangi Prabowo mendarat di halaman Istana Negara IKN pada pukul 17.45 WIB, Senin (12/1/2026).

Kunjungan Prabowo ke IKN dilakukan di sela agenda kerja di Pulau Kalimantan. Pada pagi hari, Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh provinsi yang digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Setelah itu, Prabowo bertolak ke Kalimantan Timur untuk meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Usai dari sana, Prabowo melanjutkan perjalanan udara menuju IKN.

Mengapa Pembicaraan IKN Mulai Meredup?

Setelah pergantian pemerintahan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo, pembicaraan mengenai IKN memang tidak segencar pada era Jokowi.

Meski demikian, pemerintahan Prabowo menegaskan proyek pembangunan IKN tetap berlanjut. Prabowo bahkan mengambil keputusan monumental dengan mengukuhkan status Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik mulai tahun 2028.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Dalam beleid itu secara eksplisit disebutkan bahwa, “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.”

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN.

Jarangnya IKN masuk dalam pembahasan publik maupun agenda utama pemerintah juga dirasakan Cusdiawan, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pamulang.

Ia memandang wajar jika IKN kini tidak lagi menjadi topik hangat. Sebab, gagasan besar yang diputuskan Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut tidak lagi menjadi program prioritas pemerintahan saat ini.

“Dalam hemat saya, isu IKN terlihat redup karena bukan prioritas dan program unggulan kepemimpinan saat ini, meskipun di sisi lain pemerintahan sekarang berkomitmen melanjutkannya,” kata Cusdiawan kepada Suara.com, Senin (12/1/2026).

Sepanjang satu tahun pemerintahan berjalan, prioritas dan program unggulan pemerintah adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Cusdiawan menilai energi publik lebih banyak tersedot pada isu MBG, sehingga pembicaraan soal IKN terkesan terpinggirkan.

“Belum lagi kalau kita bicara soal naluri alami seorang pemimpin yang ingin meninggalkan legacy,” ujarnya.

Ada Masalah Serius dalam Pembangunan IKN?

Terlepas dari perdebatan desain struktur dan ketatanegaraan, kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan merupakan kebijakan yang baik, visioner, dan cukup radikal. Terlebih jika keputusan tersebut diambil sebagai solusi atas persoalan klasik pembangunan, seperti ketimpangan antarwilayah.

Dengan demikian, kehadiran IKN diharapkan menjadi episentrum baru yang mampu menggerakkan daerah-daerah sekitarnya. Cusdiawan menyebut, selama ini kebijakan yang bersifat parsial terbukti kurang berhasil mengatasi persoalan pemerataan pembangunan.

Namun, dalam implementasinya—terutama pada era Jokowi—pemindahan ibu kota justru mengalami distorsi dan disorientasi.

“Di era Pak Jokowi, yang terlihat adalah betapa ambisiusnya beliau dalam meninggalkan legacy politik, sehingga dari sisi implementasi pembangunan terkesan tergesa-gesa dan lebih didominasi pertimbangan politis dibanding teknokratis,” kata Cusdiawan.

Bagaimana Posisi IKN dalam Agenda Pemerintahan Prabowo?

Anggaran besar yang telah digunakan untuk pembangunan IKN tentu tidak akan disia-siakan. Mau tidak mau, proyek pemindahan ibu kota akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan baru.

Namun demikian, tantangan utama pembangunan IKN terletak pada political will setiap kepemimpinan.

“Tapi saya rasa, dengan besarnya anggaran yang sudah dihabiskan, bukan pilihan rasional untuk meninggalkan program ini,” ujar Cusdiawan.

Apa Ujian Sesungguhnya bagi Keberlanjutan IKN?

Cusdiawan kembali menegaskan bahwa political will setiap rezim merupakan faktor kunci keberlanjutan pembangunan IKN.

Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan agar pembangunan IKN tidak keluar dari landasan filosofis dan teknokratis yang telah dirancang sejak awal.

Menjaga nyala pembangunan IKN tetap terjaga juga membutuhkan peran aktif publik dalam melakukan kontrol.

“Agar IKN bisa menjadi kota publik yang inklusif, mampu menjadi episentrum baru yang menggerakkan daerah sekitarnya, serta tumbuh sebagai smart forest city,” ujar Cusdiawan.

“Di sinilah IKN diharapkan sejalan dengan prinsip pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan ekosistem,” pungkasnya.