Infografis
- Kegiatan Road to JFSS 2026 di Jakarta menekankan kemandirian pangan sebagai prasyarat kedaulatan bangsa di tengah krisis global.
- Pemerintah menargetkan ketahanan pangan melalui prioritas pertanian, capaian produksi beras tinggi, dan program makan bergizi gratis.
- Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha melalui sistem terintegrasi diperlukan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan kepastian hukum.
Menurutnya, percepatan tersebut dilakukan melalui berbagai terobosan, mulai dari deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, hingga pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga.
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.
Dari sisi regulasi, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.
“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani, korporasi, hingga investor membutuhkan ekosistem hukum yang jelas dan terintegrasi,” ujarnya.
Widodo juga menyoroti peran instrumen hukum seperti jaminan fidusia dan kekayaan intelektual sebagai kolateral pembiayaan sektor pertanian. “Produk pertanian, hasil riset benih, hingga merek kolektif harus bisa diberdayakan sebagai aset ekonomi yang memiliki kepastian hukum,” katanya.
Melalui forum Road to JFSS 2026 ini, pemerintah dan pelaku usaha meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi menuju terwujudnya Indonesia Incorporated. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog strategis lintas sektor yang mampu melahirkan solusi konkret dan kolaborasi nyata bagi masa depan pangan nasional.
