- Penangkapan Bupati Pati dan Wali Kota Madiun oleh KPK mengindikasikan melemahnya pengaruh politik mantan Presiden Jokowi.
- Rangkaian Operasi Tangkap Tangan ini ditafsirkan sebagai patahnya kendali politik Jokowi terhadap lembaga antirasuah KPK.
- Kasus korupsi kepala daerah yang di-endorse dapat memicu persepsi negatif publik terhadap integritas figur politik pendukung Jokowi.
Suara.com - Penangkapan sejumlah kepala daerah yang sebelumnya di-endorse atau 'titipan' mantan Presiden Joko Widodo dinilai menjadi sinyal kian memudarnya pengaruh politik Jokowi pasca lengser dari kursi presiden.
Kondisi tersebut sekaligus dibaca sebagai penanda patahnya kendali politik Jokowi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun pejabat yang dimaksud yakni Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi. Keduanya baru saja terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
"Selama ini Pak Jokowi dianggap bisa mengendalikan KPK, tetapi dengan dicekalnya, OTT-nya orang-orang yang di-endorse Jokowi, itu juga saya kira itu membuktikan bahwa pengaruh dan wibawa politik Pak Jokowi semakin menurun," kata pengamat politik Arif Nurul Imam, saat dihubungi Suara.com, Selasa (20/1/2026).
Arif menilai rangkaian OTT ini mempertegas bahwa kendali politik terhadap KPK tidak lagi berada di tangan mantan presiden tersebut.
"Kalau secara politik ada tafsir juga bahwa kendali Pak Jokowi terhadap KPK ini patah," tandasnya.
Menurut Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia itu, menurunnya pengaruh tersebut tidak lepas dari fakta bahwa Jokowi kini sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Pihaknya tak menampik bahwa kasus-kasus OTT tersebut berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap figur-figur kepala daerah yang selama ini dilekatkan dengan nama Jokowi.
Publik, kata dia, bisa menafsirkan bahwa endorsement Jokowi tidak lagi identik dengan integritas dan komitmen antikorupsi.
Baca Juga: Bukan Cuma Bupati Pati Sudewo, KPK Juga Tangkap Camat dan Kepala Desa
"Tentu ini publik berspekulasi penangkapan-penangkapan ini bisa jadi dibaca bahwa orang-orang 'titipan' Jokowi juga tidak memiliki integritas dan komitmen dalam melakukan pembangunan daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Arif menilai apabila kasus serupa terus bermunculan, dampaknya dapat meluas secara politik. Tidak hanya terhadap Jokowi secara personal tetapi terhadap partai-partai yang selama ini berada di lingkaran atau dekat dengan Jokowi.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi dan partai-partai yang dekat dengannya untuk melakukan mitigasi politik dan komunikasi publik.
"Jika ini terus meluas, tentu ini akan berdampak secara politik bagi langkah politik Jokowi, termasuk partai yang kemudian hari ini dinahkodai oleh Kaesang, PSI, kemudian persepsi publik bahwa orang-orang yang di-endorse Jokowi ternyata juga tidak memiliki komitmen dan memiliki integritas," tuturnya.
