- Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) memulai mogok dagang di Jabodetabek sejak Kamis, 22 Januari 2026.
- Aksi ini dipicu kenaikan harga sapi hidup dan karkas yang tidak wajar sementara daya beli menurun.
- Gubernur DKI Jakarta meyakini perdagangan daging tidak akan lumpuh total meskipun ada rencana mogok tersebut.
Suara.com - Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) secara resmi mengumumkan aksi mogok dagang massal yang dimulai hari ini, Kamis (22/1/2026).
Aksi protes tersebut rencananya akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut hingga Sabtu, 24 Januari 2026.
Gerakan berhenti berjualan ini mencakup seluruh pasar tradisional dan Rumah Potong Hewan (RPH) di wilayah Jabodetabek.
Penyebab utama mogok dagang ini dipicu oleh melambungnya harga sapi timbang hidup dari pihak feedlotter yang dinilai sudah tidak wajar.
Selain itu, APDI menyoroti harga karkas di RPH yang terus merangkak naik di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sedang melemah.
Ketua DPD APDI DKI Jakarta, Wahyu Purnama, menyatakan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas tidak terealisasinya jaminan kestabilan harga dari pemerintah.
"Dalam rangka menjaga eksistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam APDI," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Menanggapi gejolak tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan respons usai memantau situasi terkini di lapangan.
Pramono mengaku telah membaca laporan mengenai rencana aksi mogok tersebut dan melakukan pengecekan secara mendalam.
Saat ditemui di Pullman Central Park, Jakarta Barat, Pramono mengungkapkan keyakinannya bahwa aktivitas perdagangan daging di Jakarta tidak akan lumpuh sepenuhnya.
"Saya membaca berita itu dan saya sudah mengecek di lapangan. Memang ada keinginan, tetapi saya yakin tetap berjualan di Jakarta," ujarnya.
Pramono menilai setiap pedagang memiliki pertimbangan masing-masing untuk tetap mengais rezeki di pasar-pasar ibu kota.
"Untuk berjualan di Jakarta, itu juga menjadi bagian yang tidak semua asosiasi bisa melarang anggotanya untuk berjualan," tegasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun terus berupaya menjaga eksistensi UMKM hilirisasi agar tidak semakin terpuruk akibat fluktuasi harga pangan.
Di sisi lain, APDI berharap Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga daging sapi secara nasional.
TERPOPULER
