- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik kegagalan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) setelah tiga kali banjir Januari 2026.
- Pramono menjelaskan OMC adalah mitigasi jangka pendek, sementara akar masalah banjir adalah penyempitan aliran sungai yang memerlukan normalisasi.
- Normalisasi sungai seperti Ciliwung dan Krukut akan dipercepat meski berisiko sosial dan membutuhkan anggaran besar.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara menanggapi gelombang kritik atas efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dinilai gagal membendung banjir di ibu kota.
Kegiatan penyemaian garam itu menjadi sorotan tajam setelah Jakarta diterjang tiga kali banjir dalam waktu yang berdekatan, yakni pada tanggal 12, 18, dan 22 Januari 2026.
Kritik bahkan sempat datang langsung dari Komisi A DPRD DKI Jakarta, yang menyinggung tentang timing atau waktu pelaksanaan OMC yang diyakini belum tepat.
Menanggapi hal itu, Pramono menegaskan bahwa persoalan banjir Jakarta yang sudah menahun tidak bisa diselesaikan secara instan layaknya sebuah keajaiban.
"Memang ini tidak bisa dalam jangka pendek, bim salabim, selesai. Ini perlu waktu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Politisi PDIP ini menjelaskan bahwa langkah modifikasi cuaca yang selama ini ditempuh hanyalah upaya mitigasi untuk meredam faktor alam yang tidak bisa diprediksi secara mutlak.
"Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini kan memang bersifat jangka pendek, karena cuacanya ini kan given, alam yang memberikan," tuturnya.
Menurutnya, akar masalah banjir di Jakarta jauh lebih pelik daripada sekadar curah hujan, yakni adanya penyempitan aliran sungai atau bottleneck yang menghambat laju air menuju muara.
"Di beberapa sungai, harus dilakukan normalisasi," ungkap Pramono.
Baca Juga: Bukan Hujan Biasa: Menakar Kesiapsiagaan Menghadapi Risiko Hidrometeorologi
Sebagai solusi jangka panjang, ia menyatakan telah menginstruksikan percepatan proyek normalisasi di sejumlah titik sungai utama yang sebelumnya sempat terhenti.
"Saya sekarang sudah memulai untuk normalisasi Ciliwung yang tidak pernah dilakukan dulu. Normalisasi Krukut yang tidak dilakukan. Normalisasi Kali Cakung Lama yang tadi sudah saya putuskan. Dulu tidak dilakukan," tegas Pramono.
Eks Sekretaris Kabinet itu menyadari sepenuhnya bahwa langkah normalisasi merupakan kebijakan yang penuh risiko, serta memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.
Ia juga memprediksi akan ada gesekan sosial yang terjadi di lapangan karena proyek ini berkaitan erat dengan penataan kawasan pemukiman di bantaran sungai.
"Ini pasti nggak populer. Pasti nanti di lapangan mau tidak mau, suka tidak suka, ada singgungannya," jelas Pramono.
Kendati kebijakan itu berpotensi menuai kontroversi dan menurunkan popularitasnya, Pramono mengaku tidak gentar demi menuntaskan masalah banjir Jakarta secara menyeluruh.
