- KPK mendalami mekanisme penampungan dan penggunaan dana CSR dalam kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- Penyidik memeriksa dua saksi dari Perumda Aneka Usaha untuk menelusuri aliran dana terkait kasus Wali Kota nonaktif Maidi.
- KPK menetapkan Maidi, Rochim Ruhdiyanto, dan Thariq Megah sebagai tersangka atas dugaan pemerasan proyek serta penerimaan gratifikasi sejak Januari 2026.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri aliran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) dalam perkara dugaan korupsi di Kota Madiun. Fokus terbaru penyidik mengarah pada mekanisme penampungan hingga penggunaan dana CSR yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK memeriksa Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun, Sutrisno, serta seorang pegawai berinisial ISW. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali lebih jauh bagaimana dana CSR tersebut dihimpun dan dialokasikan.
"Para saksi hadir. Keduanya diperiksa terkait penampungan dana CSR dan peruntukannya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. KPK sebelumnya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Maidi pada 19 Januari 2026.
Dalam OTT itu, KPK mengungkap dugaan praktik imbalan proyek yang turut melibatkan pengelolaan dana CSR. Sehari setelahnya, lembaga antirasuah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Maidi, orang kepercayaannya Rochim Ruhdiyanto, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Thariq Megah.
KPK juga mengungkap konstruksi perkara yang terbagi dalam dua klaster. Pertama, dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan dana CSR dengan tersangka Maidi dan Rochim. Kedua, dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Maidi bersama Thariq Megah.
Pendalaman terhadap peran Perumda Aneka Usaha Kota Madiun menjadi kunci bagi penyidik untuk menelusuri apakah dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dialihkan untuk kepentingan lain. Kasus ini sekaligus menyoroti kerentanan pengelolaan dana CSR di daerah yang berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat.
TERPOPULER
