- Pemerintah memprioritaskan pembukaan akses wilayah terisolasi di Aceh Timur akibat banjir bandang demi pemulihan ekonomi dan sosial.
- Mendagri meninjau langsung kerusakan parah di Desa Sahraja, Aceh Timur, di mana seluruh rumah warga dilaporkan hancur total.
- Penataan ulang hunian warga pascabencana akan mempertimbangkan preferensi masyarakat untuk tetap tinggal di tanah masing-masing.
Suara.com - Pemerintah menempatkan pembukaan akses wilayah terisolasi sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Kondisi geografis yang sulit dan rusaknya infrastruktur membuat pemulihan wilayah terdampak membutuhkan penanganan terpadu lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan, percepatan pembukaan akses dan penataan hunian menjadi kunci untuk memulihkan kehidupan sosial serta roda perekonomian masyarakat terdampak. Menurutnya, kemajuan di lapangan mulai terlihat meski tantangan masih besar.
"Jadi ini salah satu fokus kita untuk Aceh Timur ini, kunjungan saya pertama dan kedua, saya melihat sudah ada kemajuan. Mentalnya Pak Bupati juga saya lihat tidak kendor. Itu yang paling penting sekali, kalau sudah pemimpinnya strong, fight, Satgas semua akan semangat," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (24/1/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat meninjau langsung Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah akibat banjir bandang. Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky.
Kerusakan parah tampak hampir di seluruh wilayah desa. Rumah warga rata dengan tanah, sementara material kayu berukuran besar terbawa arus hingga tersangkut di atap bangunan.
"Semua rumah di sini tidak ada satu pun yang utuh. Semuanya hancur, bahkan di atas atap sekolah, ada kayu log yang sangat besar. Di atas rumah juga ada kayu log menunjukkan tingginya apa, genangan air banjir. Semua habis dan semua mengungsi. Semuanya rusak berat, hilang," kata Tito.
Selain kerusakan permukiman, akses menuju desa-desa terdampak masih menjadi kendala utama. Tito menyebut, pemerintah pusat bersama BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk membuka kembali jalur darat agar logistik dan bantuan bisa masuk secara lebih cepat.
"Kita urus, ada Kepala BNPB mengurus juga, dan kemudian akses jalan apa pun juga, sedapat mungkin kita bisa masuk, meskipun dengan kendaraan trail untuk pengiriman logistik. Terutama yang penting sekali di samping juga bisa melalui sungai seperti tadi kita mencoba lewat sungai," terangnya.
Kondisi keterisolasian menyebabkan distribusi bantuan belum bisa dilakukan setiap hari. Beberapa dusun hanya dapat menerima logistik secara berkala karena terputusnya akses jalan darat dan keharusan menyeberangi sungai.
Baca Juga: Alhamdulillah, RSUD Aceh Tamiang Sudah Kembali Beroperasi
"Lokasi satu dusun yang 60 [KK], kalau tidak salah, ... . Itu di-drop tiap 3 hari sekali karena jalan daratnya tidak bisa," ujarnya.
Di luar persoalan akses, Tito juga menekankan pentingnya penataan ulang hunian warga pascabencana. Ia menilai pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial dan preferensi masyarakat, termasuk keinginan untuk tetap tinggal di tanah masing-masing yang dinilai lebih aman.
“Membangunkan huntara. Kalau enggak mau, langsung [membangun] hunian tetap ya. Rata-rata maunya di sini tidak mau satu hamparan, satu komplek, tapi mereka mau di tanahnya mereka, tempat yang lebih tinggi,” tuturnya.
Pemerintah berharap percepatan pembukaan akses dan penataan hunian yang tepat dapat mempercepat pemulihan Aceh Timur serta mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
