Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur. Hal ini khususnya terkait pembukaan akses dan penataan hunian pascabencana di Aceh Timur. Penegasan tersebut disampaikan Tito saat meninjau Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Kamis (22/1/2026).
Desa Sahraja terdampak cukup berat akibat banjir bandang. Dalam kunjungan tersebut, Tito turut didampingi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky.
"Semua rumah di sini tidak ada satu pun yang utuh. Semuanya hancur, bahkan di atas atap sekolah, ada kayu log yang sangat besar. Di atas rumah juga ada kayu log menunjukkan tingginya apa, genangan air banjir. Semua habis dan semua mengungsi. Semuanya rusak berat, hilang," katanya.
Tito menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras secara terpadu untuk membuka kembali akses menuju wilayah terdampak. Ia menyebutkan, koordinasi dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta pemerintah daerah setempat agar akses jalan dapat segera dilalui kendaraan roda empat.
"Kita urus, ada Kepala BNPB mengurus juga, dan kemudian akses jalan apa pun juga, sedapat mungkin kita bisa masuk, meskipun dengan kendaraan trail untuk pengiriman logistik. Terutama yang penting sekali di samping juga bisa melalui sungai seperti tadi kita mencoba lewat sungai," terangnya.
Tito juga menyoroti beratnya tantangan akses menuju lokasi terdampak. Hingga saat ini, masih ada wilayah terdampak di Aceh Timur yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan, sehingga penyaluran logistik hanya dapat dilakukan tiga hari sekali. Untuk mencapai permukiman warga, tim harus menyeberangi aliran sungai.
"Lokasi satu dusun yang 60 [KK], kalau tidak salah, itu di-drop tiap 3 hari sekali karena jalan daratnya tidak bisa," ujarnya.
Selain pembukaan akses, Tito juga menekankan pentingnya penataan kembali hunian warga pascabencana. Ia mengatakan, pembangunan hunian harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan keinginan masyarakat setempat, tidak semata-mata diseragamkan dalam satu kawasan atau satu kompleks besar.
“Membangunkan huntara. Kalau enggak mau, langsung [membangun] hunian tetap ya. Rata-rata maunya di sini tidak mau satu hamparan, satu komplek, tapi mereka mau di tanahnya mereka, tempat yang lebih tinggi,” jelasnya.
Baca Juga: Mendagri: Pemerintah Kembalikan TKD Rp10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar
Tito berharap percepatan pembukaan akses dan penataan hunian yang tepat dapat mendukung pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
"Jadi ini salah satu fokus kita untuk Aceh Timur ini, kunjungan saya pertama dan kedua, saya melihat sudah ada kemajuan. Mentalnya Pak Bupati juga saya lihat tidak kendor. Itu yang paling penting sekali, kalau sudah pemimpinnya strong, fight, Satgas semua akan semangat," tandasnya.***
