Pemerintah Siapkan Konsep Sekolah Terintegrasi: Satu Kecamatan, Satu Sekolah, Gratis dan Inklusif

Suara.com - Pemerintah telah menyusun konsep Sekolah Terintegrasi yang digadang-gadang menjadi solusi atas dua permasalahan pendidikan nasional, yakni ketimpangan mutu antarwilayah dan rendahnya kualitas sekolah di banyak daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa Sekolah Terintegrasi bukan proyek bangunan baru semata, melainkan perubahan cara negara mengelola pendidikan dari hulu ke hilir.

“Sekolah Terintegrasi dirancang sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan berkualitas,” ujar Pratikno dalam keterangan rapat tingkat menteri di kantornya, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

"Ini bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, tetapi transformasi tata kelola pendidikan agar setiap anak, dimana pun berada, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu," katanya menambahkan.

Sekolah Terintegrasi dirancang satu sekolah di setiap kecamatan, bersifat inklusif dan bebas pungutan biaya, dengan target menjangkau anak usia sekolah secara lebih merata, terutama di wilayah yang selama ini tertinggal dari sisi kualitas pendidikan.

Ciri khas dari Sekolah Terintegrasi itu akan menyatukan jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK dalam satu sistem pembelajaran berkelanjutan.

Artinya, peserta didik tidak lagi mengalami lompatan kualitas saat berpindah jenjang karena berada dalam satu ekosistem pendidikan yang sama sejak usia dini hingga menengah.

Pratikno menyebut sistem ini dirancang agar proses belajar anak lebih konsisten, terarah, dan tidak terputus, dengan dukungan sarana modern serta kurikulum holistik yang mengombinasikan kurikulum nasional dan pengayaan global.

Sehingga, Sekolah Terintegrasi diharapkan mampu menjembatani kesenjangan sekaligus mendorong mobilitas sosial melalui pendidikan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan kalau Sekolah Terintegrasi akan dirancang terintegrasi dengan fasilitas vokasi dan pelatihan yang relevan dengan karakter wilayahnya.

Jika berada di wilayah pesisir, maka akan terintegrasi dengan vokasi perikanan, sedangkan, di wilayah daratan terintegrasi dengan vokasi pertanian, peternakan, maupun perkebunan.

“Sehingga lulusannya dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan riil dunia kerja,” kata Prasetyo.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan, Sekolah Terintegrasi memiliki 3 target besar, yakni transformasi infrastruktur, transformasi SDM, dan transformasi pembelajaran berkelanjutan yang mendukung proses transisi anak yang lebih baik dengan kurikulum kombinasi nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

“Sekolah Terintegrasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak di level kecamatan,” ucap Mu'ti.

Dari sisi regulasi, telah ditetapkan Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Sekokah Terintegrasi, dengan Menko PMK dan Mendikdasmen bertindak sebagai Pengarah.

Selanjutnya, akan disiapkan regulasi pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.