Gus Yaqut Dipanggil KPK Terkait Skandal Korupsi Haji, Bisa Jadi Jumat Keramat Baginya?

Suara.com - Suasana di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanas. Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dijadwalkan menjalani pemeriksaan intensif pada hari ini, Jumat (30/1/2026), terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pemanggilan pada hari yang sering disebut sebagai 'Jumat Keramat' ini memantik sorotan. Gus Yaqut akan dimintai keterangan dalam pusaran skandal yang diduga merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Pihak KPK secara resmi telah mengonfirmasi agenda pemeriksaan terhadap Gus Yaqut. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan mendalam yang terus digulirkan oleh lembaga antirasuah.

"Benar hari ini, KPK menjadwalkakan pemanggilan kepada saudara YCQ, mantan Menteri Agama 2020-2024, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, dilansir Antara, Jumat.

Meskipun Gus Yaqut telah berstatus tersangka dalam kasus ini, Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilannya kali ini adalah dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan.

Duduk Perkara Skandal Kuota Haji

Kasus ini berpusat pada dugaan adanya permainan kotor dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama untuk periode 2023-2024. KPK mencium adanya praktik lancung yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah fantastis.

Proses penyidikan kasus ini berjalan secara maraton. KPK tidak hanya fokus pada satu orang, melainkan terus memanggil sejumlah saksi kunci untuk membongkar jaringan korupsi ini hingga ke akarnya.

"Sepekan ini, KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya untuk dimintai keterangan, diantaranya ihwal penghitungan kerugian keuangan negara, dengan pemeriksaan dilakukan oleh auditor BPK," ungkap Budi.

Keterlibatan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandakan keseriusan KPK dalam menghitung secara pasti nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari skandal ini.

Dari Pencekalan Hingga Status Tersangka

Perjalanan kasus ini telah memakan waktu yang cukup panjang. KPK pertama kali mengumumkan dimulainya penyidikan kasus kuota haji ini pada 9 Agustus 2025. Tak butuh waktu lama, hanya dua hari berselang, KPK langsung mengambil langkah tegas.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan pencegahan tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, termasuk Gus Yaqut. Dua nama lainnya adalah Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang merupakan mantan staf khususnya, serta Masyhur, pemilik biro penyelenggara haji ternama, Maktour.

Puncaknya terjadi pada 9 Januari 2026, ketika KPK secara resmi mengumumkan penetapan tersangka.

Gus Yaqut (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) ditetapkan sebagai tersangka, mengubah status mereka dari saksi menjadi pihak yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Selain ditangani oleh KPK, sorotan tajam juga datang dari parlemen. Pansus Hak Angket Haji DPR sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, yang semakin memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam tata kelola haji di era kepemimpinan Gus Yaqut.