Kisruh Dana Kolegium Dokter Indonesia, PP PDUI Laporkan Eks Ketua dan Bendahara ke Polisi

Suara.com - Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI) resmi melaporkan mantan Ketua dan bendahara Kolegium Dokter Indonesia (KDI) ke kepolisian atas dugaan penggelapan dana organisasi.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Presidium PP PDUI periode 2025–2028, Mariany Shimizu, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia menyebut laporan telah diajukan ke aparat penegak hukum terkait pengelolaan dana KDI yang bersumber dari sertifikasi dan resertifikasi dokter umum di seluruh Indonesia.

“Pada hari ini kami selaku presidium telah membuat laporan polisi terhadap saudara MG selaku mantan Ketua Kolegium Dokter Indonesia dan FE selaku bendahara. Laporan ini terkait dugaan penggelapan dan penggelapan dalam jabatan,” ujar Mariany.

Dana Diduga Dikelola Tak Sesuai Tupoksi

Kuasa hukum PP PDUI, Yan Marmuk, menjelaskan bahwa terdapat dua jalur hukum yang ditempuh, yakni pidana dan perdata. Untuk jalur pidana, laporan yang diajukan mencakup dugaan pelanggaran Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan penggelapan dalam jabatan.

Menurut Yan, laporan dibuat setelah pihaknya melayangkan beberapa kali somasi kepada terlapor, namun tidak mendapat respons.

“Setelah somasi tidak diindahkan, maka pada Senin kemarin kami lanjutkan dengan laporan polisi,” katanya.

Ia menjelaskan, dugaan penggelapan muncul karena terlapor disebut masih menguasai rekening organisasi meski jabatannya telah berakhir. Hal ini terjadi setelah Kongres Nasional (Konas) V PDUI yang digelar pada 13–15 Desember 2024 di Jakarta menetapkan kepengurusan baru serta pembaruan AD/ART organisasi.

“Saat penyerahan laporan pertanggungjawaban dalam kongres, yang diserahkan hanya jabatan dan laporan, namun rekening masih atas nama yang bersangkutan. Sampai sekarang rekening tersebut tidak bisa digunakan oleh pengurus baru yang sah,” jelas Yan.

Menurutnya, kondisi itu membuat pengurus baru tidak memiliki akses terhadap dana organisasi.

Nilai Dana Capai Rp13,2 Miliar

Berdasarkan laporan keuangan terakhir sebelum pergantian kepengurusan, dana dalam rekening KDI disebut mencapai sekitar Rp13,2 miliar. Namun, PP PDUI mengaku tidak bisa memastikan berapa jumlah dana yang diduga telah disalahgunakan karena tidak memiliki akses terhadap rekening tersebut.

“Kami hanya bisa menduga berdasarkan laporan terakhir, karena sampai saat ini kami tidak bisa mengakses rekening itu,” ujar Yan.

Ia menegaskan bahwa perkara ini tidak berkaitan dengan kegagalan penerbitan sertifikasi dokter, melainkan dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi.

“Bukan soal sertifikasi tidak keluar, tetapi penggunaan dana yang diduga tidak sesuai dengan tupoksi,” tambah Mariany.

Libatkan Analisis Aliran Dana

Dalam proses hukum yang berjalan, PP PDUI juga berencana berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari rekening tersebut.

“Kami ingin memastikan apakah ada aliran dana yang tidak semestinya. Nanti penyidik yang akan mendalami,” kata Yan.

Ia menambahkan, dalam laporan pidana tersebut pihaknya juga menyertakan pasal penyertaan karena tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Siapkan Gugatan Perdata terhadap Bank

Selain laporan pidana, PP PDUI juga menyiapkan langkah hukum perdata terhadap Bank BNI selaku pengelola rekening organisasi. Kuasa hukum menilai bank belum menunjukkan respons yang memadai atas permintaan pemblokiran rekening serta pergantian spesimen tanda tangan sesuai kepengurusan baru.

“Kami sudah bersurat beberapa kali untuk meminta pemblokiran rekening dan penggantian spesimen, namun belum ada tindak lanjut sesuai harapan. Dalam waktu dekat kami akan mengajukan gugatan perdata,” ujar Yan.

Pihaknya menilai langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan keuangan organisasi dapat dikembalikan kepada kepengurusan yang sah sesuai hasil kongres.

Serahkan Proses ke Aparat Penegak Hukum

PP PDUI menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan menyerahkan pembuktian dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

“Kami berjalan di jalur hukum dan siap membuka semua data yang dibutuhkan. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara terang dan akuntabel,” kata Mariany, sekaligus menyebut bahwa kasus ini kini tengah dalam proses penanganan oleh kepolisian.