- Pemprov DKI Jakarta dan BGN menandatangani nota kesepakatan program Makan Bergizi Gratis pada Senin, 9 Februari 2026.
- Program MBG ini merupakan dukungan terhadap prioritas nasional dan investasi jangka panjang demi kualitas SDM.
- Implementasi MBG berbarengan dengan perbaikan ekonomi Jakarta, penurunan stunting, dan kemiskinan.
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperkuat sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penandatanganan nota kesepakatan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah krusial dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Langkah strategis tersebut diambil sebagai bentuk dukungan nyata Jakarta terhadap program prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pramono mengungkapkan rasa bangganya atas implementasi program ini yang dinilai memberikan pengaruh masif bagi stabilitas sosial di Ibu Kota.
"Saya merasa sangat bangga karena apa yang dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak yang luar biasa dan signifikan bagi Jakarta," tuturnya di Balairung Balai Kota Jakarta.
Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan pangan, tetapi juga diproyeksikan sebagai instrumen investasi masa depan untuk menjamin hak anak-anak atas gizi berkualitas.
"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Jakarta mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas. Ini bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa," ujar Pramono.
Menariknya, kehadiran program MBG dilaporkan berjalan beriringan dengan perbaikan sejumlah indikator makroekonomi di wilayah Jakarta.
Pramono memaparkan data pertumbuhan ekonomi Jakarta yang kini mencapai 5,21 persen secara year-on-year, melampaui capaian nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi, sektor kesehatan juga menunjukkan progres menggembirakan dengan tren penurunan angka stunting dan kemiskinan.
"Angka stunting menurun, tingkat kemiskinan juga turun, dan lapangan kerja mengalami peningkatan. Di sisi lain, kondisi pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta relatif sangat baik," ungkapnya.
Dalam upaya menyokong kesejahteraan siswa secara holistik, Pemprov DKI Jakarta terus mengintegrasikan layanan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Saat ini, skema bantuan telah terbagi jelas, di mana kebutuhan biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah daerah, sementara asupan nutrisi didukung oleh pemerintah pusat.
"Melalui KJP Plus, biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara kebutuhan gizi mereka dipenuhi melalui dukungan dari Badan Gizi Nasional," papar Pramono.
Untuk menjaga keberlanjutan program MBG di Jakarta, Pemprov DKI akan mengandalkan BUMD sektor pangan guna menjamin stabilitas rantai pasok serta menekan laju inflasi.
TERPOPULER
