- Wagub Rano Karno menanggapi penyalahgunaan trotoar untuk parkir liar dan PKL di Jakarta pada Rabu (11/2/2026).
- Pemprov DKI Jakarta menata pedestrian bukan melarang, namun mengatur agar distribusi jalur pejalan kaki tidak terhambat.
- Satpol PP berkoordinasi dengan wali kota karena penertiban ini isu sensitif yang bersinggungan dengan ekonomi warga.
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan respons terkait maraknya penyalahgunaan area pedestrian di ibu kota saat ditemui di Halte Bundaran HI Astra, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/2/2026).
Pemprov DKI Jakarta kini tengah menyoroti fenomena trotoar yang beralih fungsi menjadi lahan parkir liar hingga tempat berjualan pedagang kaki lima demi menata estetika kota.
"Itulah uniknya Jakarta ya teman-teman. Dari satu sudut, memang Pak Gub sendiri mengharapkan tidak boleh berjualan di pedestrian. Tapi Jakarta uniknya seperti itu," ujar Rano Karno kepada awak media.
Rano menekankan bahwa penataan ini bukan bertujuan untuk mematikan ekonomi warga, melainkan untuk memastikan distribusi jalur pejalan kaki tidak terhambat.
"Kami atur, bukan kami larang," tutur figur yang akrab disapa Bang Doel itu.
Ia kemudian mencontohkan area pedestrian kawasan Glodok, Jakarta Barat yang memiliki karakteristik sangat spesifik karena sering disalahgunakan jadi lahan parkir liar.
Politisi PDIP ini berpendapat bahwa kesemrawutan di trotoar dapat menurunkan nilai jual kawasan wisata, serta menghambat perdagangan di daerah tersebut.
Oleh karena itu, penataan jalur pedestrian dipandang sebagai langkah krusial untuk melancarkan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga secara beriringan.
"Saya sangat yakin masyarakat Jakarta akan siap bekerja sama untuk hal itu," sambung Rano.
Baca Juga: Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengeksekusi arahan tersebut.
Satriadi tidak menampik bahwa penertiban di kawasan trotoar merupakan isu yang sensitif karena bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
"Ya ini kan menyangkut masalah ekonomi masyarakat ya, makanya nanti saya coba koordinasi dengan para wali kota. Sebenernya kalau arahan pak Gub kan semuanya nggak boleh. Ya pada prinsipnya, jangan sampai hak pengguna jalan terganggu. Atau mungkin bisa diatur waktunya, misal (dagang) pas malam hari, dan itu hanya di tempat tertentu," jelas Satriadi saat dihubungi Suara.com belum lama ini.
Hingga saat ini, personel Satpol PP terus menggencarkan kegiatan rutin untuk memastikan fungsi trotoar tetap terjaga bagi para pejalan kaki.
Ia pun berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat kelurahan hingga RT dan RW dapat bersinergi dalam menjaga ketertiban umum di wilayah masing-masing.
"Kan Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri," pungkas Satriadi.
