Ratusan Guru Madrasah Demo di DPR, Tuntut Kesejahteraan dan Inpres Pendidikan

Suara.com - Ratusan guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Aksi ini menuntut peningkatan kesejahteraan dan pengakuan status setara dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam aksinya, para guru menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Menghapus diskriminasi terhadap guru madrasah swasta.
2. Membuka kuota penempatan dalam seleksi PPPK.
3. Memastikan kelancaran pembayaran tunjangan sertifikasi.
4. Menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan guru madrasah.

Para guru dari seluruh Indonesia, termasuk yang berasal dari luar DKI Jakarta, rela menempuh perjalanan jauh ke ibu kota demi menyuarakan harapan mereka.

Dewi, salah satu perwakilan guru dari Banjarnegara, Jawa Tengah, mengungkapkan keprihatinannya atas nasib rekan-rekannya yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum mendapatkan kesejahteraan layak.

"Kami datang jauh-jauh menuntut keadilan kepada Bapak Presiden. Kami ingin guru madrasah disejahterakan, diangkat menjadi PPPK, dan mohon segera diterbitkan Inpres-nya," ujar Dewi.

Mereka berharap Presiden sebagai kepala negara dapat mengambil langkah konkret melalui kewenangannya dalam menentukan kebijakan. Dewi menambahkan:

"Kami hanya ingin menuntut kepada Bapak Presiden sebagai kepala negara yang punya wewenang atas semua kebijakan. Kami hanya ingin guru madrasah disejahterakan, kami ingin guru madrasah di-P3K-kan, Pak Presiden mohon di-Inpres-kan."

Hingga berita ini diturunkan, aspirasi mereka mendapat respons positif dari parlemen. Pimpinan Komisi VIII DPR RI telah menerima audiensi dari perwakilan PGMI. Sebanyak 30 guru dari berbagai kabupaten dijadwalkan masuk ke Gedung DPR pada pukul 12.00 WIB untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Saat ini, aksi unjuk rasa masih berlangsung hingga audiensi selesai dilakukan.

Reporter: Dinda Pramesti K