Membaca Radar Hashim: Siapa Pejabat di Kabinet yang Terancam Dicopot?

Suara.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai sinyal pencopotan pejabat yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, merupakan peringatan serius.

Menurutnya, pesan tersebut ditujukan baik kepada figur di lingkar dalam kabinet maupun pihak di luar pemerintahan.

"Pernyataan soal pejabat ini adalah bahasa simbolis. Artinya, bisa jadi menyasar orang-orang yang selama ini berada di dalam kabinet maupun di luar kabinet yang mungkin saja terlibat masalah," ujar Arifki kepada media, Rabu (11/2/2026).

Arifki menyoroti bahwa pernyataan adik kandung Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan sekadar informasi biasa, melainkan sebuah peringatan dini. Langkah ini dianggap selaras dengan fokus utama Presiden Prabowo yang tengah mengencangkan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Ini menunjukkan konsentrasi Pak Prabowo. Komentar Pak Hashim mensinkronkan fokus presiden terhadap isu korupsi. Dampaknya akan merembes ke berbagai level, mulai dari pejabat birokrasi hingga petinggi BUMN secara keseluruhan," tambah Arifki.

Bersihkan "Telur Busuk" di Birokrasi dan Swasta

Sebelumnya, Presiden Prabowo melalui Hashim Djojohadikusumo mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan menoleransi pihak yang menghambat kemajuan ekonomi. Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari para "telur busuk" yang merugikan negara.

Rencana "bersih-bersih" besar-besaran ini diungkapkan Hashim dalam forum China Conference Southeast Asia di Jakarta, Selasa (10/2) malam. Ia menegaskan bahwa momentum pembersihan ini sudah dimulai, sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini.

"Sekarang tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, dan denda sangat besar akan dijatuhkan," tegas Hashim dalam diskusi panel tersebut.

Hashim memastikan pemerintah tidak akan pandang bulu, terutama terhadap elit yang terlibat praktik kriminal maupun perusakan lingkungan. Sebagai bukti nyata, ia membeberkan pencabutan izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena terbukti merusak lingkungan hingga menyebabkan korban jiwa.

Tindakan tersebut didukung data akurat berbasis teknologi, seperti citra satelit dan drone.

"Meski beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," ujar Hashim.

Namun, ia menekankan pemerintah tetap menjunjung asas keadilan dengan memberikan ruang peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah.

Membidik Mafia "Goreng Saham"

Selain birokrasi dan lingkungan, radar pembersihan juga mengarah ke sektor pasar modal. Hashim menyoroti maraknya praktik manipulasi atau "goreng saham" yang merugikan investor ritel dan masyarakat kecil. Ia memberikan peringatan keras bahwa proses hukum sangat mungkin dilakukan bagi para manipulator pasar.

"Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan proses hukum terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja," tuturnya.

Langkah ini diharapkan menjadi titik balik bagi iklim investasi di Indonesia agar lebih bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.