Pramono Anung dan Deklarasi 'Kerja Otak': Saat Gorong-gorong Tak Lagi Jadi Panggung Pemimpin Jakarta

Suara.com - Di bawah langit Cipinang Melayu pada Minggu pagi kemarin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara sadar menarik garis tegas yang memisahkan dirinya dari bayang-bayang nostalgia kepemimpinan masa lalu.

Di hadapan Jusuf Kalla, ia melontarkan pernyataan yang bukan sekadar candaan, melainkan sebuah deklarasi politik tentang perubahan paradigma. Jakarta tidak lagi dipimpin oleh simbolisme fisik, melainkan oleh kekuatan teknokrasi.

"Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK dan saya tak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya," ujar Pramono di sela peninjauan kegiatan 'Jaga Jakarta Bersih'.

Pergeseran ini menandai lahirnya era kepemimpinan yang lebih mengandalkan otak daripada sekadar kehadiran raga di titik-titik sempit saluran air.

Pramono memosisikan dirinya sebagai manajer puncak yang bekerja di balik layar, meyakini bahwa kerumitan Jakarta hanya bisa dituntaskan melalui analisis data dan manajerial yang presisi. Menolak mereplikasi gaya ikonik pendahulunya, Pramono seolah ingin membuktikan bahwa efisiensi seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa kotor sepatunya, melainkan dari seberapa rapi sistem yang ia bangun.

Di luar pernyataan yang menuai pro dan kontra, kegiatan "Jaga Jakarta Bersih" sendiri membawa misi besar untuk mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Aksi massal ini melibatkan 171.134 personel gabungan di 267 kelurahan, didukung oleh 60 unit ekskavator dan 144 dump truck untuk membereskan sampah pascabanjir. Fokus utamanya adalah pembersihan saluran air, pemangkasan semak, dan pengurasan genangan untuk mencegah wabah penyakit.

Menolak Gorong-gorong, Memilih 'Teknokrasi'

Penolakan Pramono untuk 'masuk gorong-gorong' bukan berarti ia enggan turun ke lapangan. Kehadirannya di lokasi kerja bakti dianggap sudah cukup.

Namun, ia menilai aksi simbolis seperti itu saat ini lebih berisiko menjadi konsumsi media ketimbang memberikan solusi teknis yang efektif.

"Nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong," tuturnya.

Daripada menonjolkan pencitraan, Pramono terang-terangan memilih gaya kepemimpinan yang ia sebut sebagai teknokrasi, di mana "yang bekerja adalah pikiran dan otaknya."

Kerja Otak vs. Blusukan: Apa Bedanya?

Secara fundamental, kedua gaya ini berbeda pada sumber validasi data dan metode pengendalian masalah. Gaya blusukan mengandalkan observasi langsung untuk membangun ikatan emosional, sedangkan teknokrasi lebih mengutamakan instrumen sistemik dan standar operasional prosedur (SOP). Meski sering dianggap berjarak dengan rakyat, pendekatan teknokratis menawarkan kestabilan kebijakan jangka panjang berbasis kinerja yang presisi.

Kemampuan manajerial Pemprov DKI di era Pramono terbukti dalam mobilisasi sumber daya masif pada kegiatan "Jaga Jakarta Bersih". Koordinasi lintas sektor yang kompleks, mulai dari Forkopimda (TNI/Polri), BUMD, hingga PMI, menunjukkan berjalannya mesin birokrasi.

Teknokrasi Bertemu Sisi Humanis

Gaya teknokrasi Pramono Anung dilengkapi oleh pendekatan humanis ala Wakil Gubernur Rano Karno. Jika Pramono adalah sang arsitek di balik layar, Rano adalah wajah dan suara Pemprov di lapangan.

Rano cenderung lebih komunikatif dan persuasif, memastikan kebijakan teknokratis teraplikasi dengan benar hingga tingkat RT/RW, seperti yang terlihat saat ia turun langsung memberikan penyuluhan DBD kepada warga.

Namun, di mata pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah, kombinasi ini tak lebih dari siasat politis menjelang Pilkada.

"Dia (Rano) ingin menampilkan sisi kemanusiaan. Itu sudah banyak warna dalam teorinya," kata Trubus kepada Suara.com, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, sikap Pramono yang menekankan gaya teknokratis justru dilihat Trubus sebagai sebuah blunder. Menurutnya, seorang pemimpin terkadang perlu memainkan citra simbolis untuk menggambarkan kesungguhan.

"Kan bukan berarti harus masuk ke gorong-gorong sampai belepotan. Nggak gitu juga, itu hanya simbolis. Kalau kayak gitu ya, Pak Pram berarti nggak pengin Jakarta maju," kritik Trubus.

Pekerjaan rumah duo pemimpin Jakarta ini masih sangat banyak. Menurut Trubus, mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan gaya humanis untuk mengentaskan masalah ibu kota.

"Kan kalau di kita, kalau mau bangun, harus maksa, harus gusur. Normalisasi kali itu baru salah satu aspek, penataan kota dan lain-lainnya, itu belum," tegasnya.

Kini, Pramono dan Rano dihadapkan pada dua pilihan: bertindak tegas demi pembangunan, atau mempertahankan citra positif demi menjaga suara partai pengusung di Pilkada mendatang.

"Mungkin Pak Pram juga lagi bingung, gimana biar PDIP tetep tinggi suaranya di Jakarta. Kan di daerah lain sudah dikuasai Gerindra semua," pungkas Trubus.