- Kementerian Sosial menyiapkan anggaran puluhan miliar untuk jaminan hidup korban bencana di tiga provinsi Sumatra.
- Bantuan awal senilai Rp450 ribu per orang per bulan akan segera disalurkan di empat kabupaten/kota terpilih.
- Penyaluran bansos adaptif ini akan menggunakan mekanisme Himbara, PT Pos, atau pengiriman langsung oleh petugas.
Suara.com - Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran hingga puluhan miliar untuk bantuan jaminan hidup (jadup) korban banjir dan longsor di tiga provinsi Pulau Sumatra.
Jadup tersebut termasuk dalam skema bansos adaptif kebencanaan yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan pada tahap awal jadup itu akan disalurkan di empat kabupaten/kota di Aceh dan Sumatra.
Bansos tersebut akan diberikan per orang dengan nominal Rp15 ribu per hari yang diberikan langsung untuk satu bulan. Sehingga per orang mendapatkan Rp450 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut.
“Bantuan untuk membeli lauk pauk atau jaminan hidup, Rp450 ribu rupiah per orang dikali satu bulan,” jelas Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Adapun empat daerah yang akan disalurkan lebih dulu itu di antaranya, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah di Provinsi Aceh, Kota Padang Sidempuan di Sumatra Utara, dan Padang Panjang di Sumatra Utara.
Keempat daerah itu bisa segera disalurkan karena data penerima manfaat telah lengkap dan diverifikasi,
“Total bantuan yang diberikan mencapai Rp 25.824.150.000,” terang Gus Ipul.
Ia memastikan kalau bantuan jadup itu akan diberikan kepada warga pada minggu ini.
Baca Juga: Exclude Bansos Artinya Apa? Begini Cara Menyanggah Agar Bisa Aktivasi Lagi
Setiap calon penerima bansos tersebut dipastikan telah tercatat secara rinci melalui mekanisme by name by address (BNBA) yang ditetapkan dalam surat keputusan bupati atau wali kota serta telah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri.
Kemensos menyediakan tiga cara dalam pemberian bansos tersebut, yakni melalui himpunan bank negara atau Himbara, lewat PT Pos, serta kedua layanan milik negara tersebut.
“Kalau memang situasinya tidak memungkinkan lewat kedua-duanya, kita akan kirim secara langsung dibawa oleh petugas,” pungkas Gus Ipul.
