Tolak PSN Merauke, Majelis Rakyat Papua Peringatkan Risiko Kepunahan Masyarakat Adat

Suara.com - Penolakan keras terhadap kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kini tengah merambah wilayah hutan di Merauke hingga Distrik Kaptel terus disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

Proyek pembangunan di daerah tersebut dinilai tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu konflik horizontal antar-marga dan mengancam keberlangsungan hidup generasi Papua.

Perwakilan Anggota MRP, Katarina Maria Yaas, menekankan pentingnya etika dan penghormatan terhadap adat istiadat setempat.

Ia mengingatkan bahwa Nusantara lahir dari keberagaman adat yang memiliki aturan main masing-masing.

"Di mana bumi berpijak, disitu langit di jujur. Maka dia harus datang permisi untuk kami bisa, permisi saja dan bilang, kamu punya maksud apa untuk datang disampingnya rumah ini? Itu maksud saya,” tegas Katarina dalam Konferensi Pers, di Graha Oikoumene PGI, Jakarta Pusat pada, Kamis (12/2/2026).

Kehadiran proyek ini dilaporkan telah menimbulkan gesekan serius di tengah masyarakat.

Pola ganti rugi lahan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah atau perusahaan disebut menjadi pemicu "adu domba" antar keluarga.

Salah satu contoh yang disorot adalah pembayaran lahan di Kampung Nakias sebesar Rp4 miliar.

Pembayaran yang hanya melibatkan satu pihak tanpa konsensus menyeluruh menyebabkan keretakan hubungan kekeluargaan.

"Hal ini menimbulkan konflik horisontal antara marga dengan marga, dengan cara-cara licik dibuat sehingga marga dengan marga, mereka bertolak itu karena kemudian dibayarkan tangan satu marga yang terima," ungkapnya.

Selain dampak sosial, proyek pembangunan jalan dari Wanap hingga Nakias ini juga mulai melumpuhkan pelayanan publik. Konsentrasi warga kini terpecah; alih-alih mengurus pendidikan anak atau ekonomi, mereka terpaksa turun ke jalan untuk menghadang alat berat.

"Jadi konsentrasi masyarakat di dalam ini bukan lagi ke sekolah dan lain-lain ekonomi mereka, tapi mereka lebih banyak untuk menghadang alat berat ini untuk membuka jalan,” jelasnya.

Bagi masyarakat asli Papua, hutan bukan sekadar deretan pohon, melainkan sumber pangan utama, seperti sagu, ubi, pisang dan apotek alam.

Konversi hutan menjadi lahan sawit atau tebu di era pemerintahan Presiden Prabowo ini dikhawatirkan akan memutus rantai kehidupan mereka.

"Maka kenapa orang Papua selalu bilang itu perempuan, hutan, tanah itu adalah perempuan. Jadi memulai kehidupan baru itu memulai dari perempuan. Kalau tidak hutan berarti disitulah kepunahan generasi orang Papua,” jelasnya.

Masyarakat adat mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pemaksaan pembangunan dan menuntut agar pembangunan tidak dilakukan dengan cara merusak kehidupan mereka, yakni hutan adat.

"Kita ini aslinya bumi. Perangnya, Kalau di alihkan menjadi petani sawah petani sawit itu tidak mungkin dalam peradaban orang Papua," tegasnya.

Reporter: Tsabita Aulia