Golkar Dorong Pembentukan Koalisi Permanen demi Stabilitas Politik Nasional

Suara.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menegaskan komitmen besar partainya untuk membawa stabilitas politik nasional ke level yang lebih kokoh. Dalam momentum perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar, Sarmuji secara terbuka mendorong agar kerja sama partai-partai pendukung pemerintah saat ini diresmikan menjadi sebuah koalisi permanen.

Hal tersebut disampaikan Sarmuji dalam sambutannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Ia menekankan bahwa hubungan antarpartai pendukung tidak boleh bersifat fluktuatif atau hanya berdasarkan kepentingan sesaat.

"Kita sudah membangun satu koalisi dan kita mendorong agar terjadi koalisi permanen. Kita mendorong supaya hubungan antarfraksi tidak 'on-off'. Ini sudah dideklarasikan oleh Ketua Umum kita," ujar Sarmuji dengan tegas.

Sarmuji menjelaskan bahwa konsep koalisi permanen yang diusung Golkar adalah kemitraan solid tanpa memandang popularitas sebuah kebijakan. Menurutnya, anggota koalisi harus setia mendampingi pemerintah, baik dalam kondisi menguntungkan maupun saat menghadapi tantangan berat.

"Kita mendorong koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Koalisi dalam suka dan duka, serta dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer," imbuhnya.

Ia menambahkan, ada kalanya pemerintah harus mengambil keputusan yang tidak populer namun bermanfaat bagi rakyat di masa depan. Di sinilah peran koalisi permanen untuk memberikan penjelasan kepada publik, bukan justru menjauh dari barisan pemerintah.

Empat 'Fatsun' Politik Fraksi Golkar

Untuk mewujudkan visi koalisi permanen tersebut, Sarmuji menetapkan empat *fatsun* (etika) politik yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Fraksi Golkar:

1.  Dukungan Mutlak: Seluruh kebijakan fraksi wajib mendukung penuh program 'Asta Cita' Prabowo-Gibran.
2.  Dilarang Menyerang Presiden: Adanya larangan keras menyerang kebijakan Presiden maupun Wakil Presiden.
3.  Soliditas Internal: Melarang aksi saling serang antar sesama rekan koalisi, mengingat Golkar memiliki delapan menteri dan tiga wakil menteri di kabinet saat ini.
4.  Kawal Keputusan Negara: Menjaga program yang sudah berjalan (seperti Makan Bergizi Gratis) dan memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan, tanpa mempersoalkannya secara terbuka.

Sarmuji menegaskan bahwa loyalitas ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaan Golkar di dalam barisan pemerintah. Ia menyatakan akan melaporkan empat poin etika politik ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan untuk membangun koalisi yang kokoh dan berkelanjutan.

"Jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah. Poin-poin ini akan kami laporkan langsung kepada Bapak Presiden," pungkasnya.