- Anggota Komisi III DPR RI, Gus Falah, mengkritik Jokowi atas pernyataan mendukung kembali UU KPK lama sebagai standar ganda.
- Gus Falah menilai Jokowi berusaha mengaburkan fakta bahwa pemerintah aktif dalam pembahasan revisi UU KPK tahun 2019.
- Keputusan revisi UU KPK 2019 disahkan pada 17 September 2019 meskipun menuai penolakan publik besar.
Suara.com - Sorotan tajam kini mengarah pada mantan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, terkait pernyataannya mengenai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru yang akrab disapa Gus Falah, melontarkan kritik keras dengan menyebut sikap Jokowi sebagai bentuk standar ganda yang nyata.
Tudingan ini muncul setelah Jokowi menyatakan persetujuannya untuk mengembalikan UU KPK ke versi lama, sembari menyebut bahwa revisi yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif dari lembaga legislatif.
Gus Falah menilai ada upaya pengaburan fakta sejarah mengenai lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurutnya, tidak adil jika tanggung jawab atas melemahnya marwah lembaga antirasuah tersebut sepenuhnya dibebankan kepada DPR RI, mengingat pemerintah memiliki andil besar dalam proses pembentukannya.
"Melemparkan permasalahan hanya ke DPR RI dengan menyebut lembaga perwakilan rakyat sebagai pihak inisiator revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan wujud 'cuci tangan'," kata Gus Falah dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Secara regulasi, Gus Falah memaparkan bahwa proses legislasi di Indonesia melibatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, presiden memiliki kewenangan yang sangat luas.
Presiden mempunyai otoritas untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) bersama DPR melalui menteri terkait, memiliki hak mengajukan RUU di luar program legislasi nasional (prolegnas), serta mengoordinasikan perencanaan regulasi pemerintah.
Keterlibatan aktif pemerintah dalam merombak aturan internal KPK pada tahun 2019 bukan sekadar formalitas. Presiden, melalui utusan pemerintah, memiliki peranan krusial dalam pembahasan tahap II, yakni dalam Rapat Paripurna DPR RI yang menjadi titik penentu disahkannya sebuah aturan.
Jejak digital dan administratif menunjukkan peran aktif Jokowi saat itu. Pada 11 September 2019, muncul surat resmi dari presiden kepada DPR yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai wakil pemerintah untuk membahas revisi UU KPK. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sejak awal memberikan lampu hijau terhadap proses perubahan tersebut.
"Tanggal 17 September 2019 pada saat pengambilan keputusan, Menteri Hukum dan HAM, mewakili Presiden, menyatakan Presiden setuju perubahan UU KPK, sehingga sangat lucu jika Jokowi melempar bola panas bahwa revisi ini karena inisiatif DPR," ungkap dia sebagaimana dilansir kantor berita Antara.
Gus Falah berpendapat bahwa jika pada saat itu Jokowi memang memiliki keberatan atau ketidaksetujuan terhadap substansi revisi yang diusulkan, presiden memiliki instrumen kekuasaan untuk menghentikannya.
Salah satu langkah yang bisa diambil adalah menarik perwakilan pemerintah dari proses pembahasan di Senayan. Lebih jauh lagi, presiden memiliki hak konstitusional untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan UU tersebut, terutama mengingat besarnya gelombang penolakan dari masyarakat sipil saat itu.
Konteks sejarah mencatat bahwa pengesahan UU KPK hasil revisi tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota besar di Indonesia.
Para demonstran, yang mayoritas terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, menyerukan istilah "Reformasi Dikorupsi" sebagai bentuk protes atas apa yang mereka anggap sebagai upaya pelemahan sistematis terhadap agenda pemberantasan korupsi.
TERPOPULER
