- Anggota Komisi III DPR RI, Gus Falah, mengkritik Jokowi atas pernyataan mendukung kembali UU KPK lama sebagai standar ganda.
- Gus Falah menilai Jokowi berusaha mengaburkan fakta bahwa pemerintah aktif dalam pembahasan revisi UU KPK tahun 2019.
- Keputusan revisi UU KPK 2019 disahkan pada 17 September 2019 meskipun menuai penolakan publik besar.
Namun, baru-baru ini Jokowi justru memberikan pernyataan yang mengejutkan publik. Ia mengaku menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi yang lama.
Dalam pernyataannya, Jokowi kembali menyinggung bahwa UU KPK versi revisi merupakan hasil inisiatif DPR. Mantan presiden tersebut berkilah bahwa meskipun revisi terjadi di masa jabatannya, dirinya tidak menandatangani UU hasil revisi tersebut sebagai bentuk sikap, meski secara hukum UU tersebut tetap berlaku otomatis setelah 30 hari disahkan di Paripurna.
Dinamika ini memicu perdebatan di kalangan pemilih muda dan akademisi yang mengikuti perkembangan hukum di Indonesia. Pernyataan Jokowi yang kini seolah mendukung penguatan kembali KPK dianggap kontradiktif dengan langkah politik yang diambilnya lima tahun silam.
Bagi Gus Falah dan sejumlah pihak di parlemen, konsistensi dalam berpolitik dan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah diambil bersama adalah kunci dari integritas kepemimpinan nasional.
TERPOPULER
