REGIONAL:
- FPI mewanti-wanti pemerintah agar tidak bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang akan dihadiri Presiden Prabowo di Amerika Serikat.
- FPI khawatir BoP merupakan alat kepentingan zionis Israel untuk menjajah Palestina dan menduduki Al Quds.
- FPI menuntut DPR menghentikan penggunaan APBN untuk iuran BoP yang dianggap melanggengkan penjajahan Israel.
Suara.com - Front Persaudaraan Islam (FPI) mewanti-wanti pemerintah ihwal Board of Peace (BoP), seiring rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan anggota-anggota Dewan Perdamaian di Amerika Serikat (AS), Kamis (19/2).
Juru Bicara FPI Azis Yanuar mengulang kembali pernyataan Habin Rizieq Shihab untuk pemerintah ihwal keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian.
"IB HRS dan FPI sudah mengingatkan pemerintah, jangan ikut-ikutan masuk ke BoP yang hanya jadi alat dan kepentingan zionis Israel untuk terus menjajah Palestina dan menduduki Tanah Suci Al Quds, serta alat kepentingan bisnis maksiat Trump di Gaza," kata Azis kepada Suara.com, Rabu (18/2/2026).
Azis mengatakan dalam piagam pendirian BoP tidak ada satu kalimatpun tujuan dibentuknya BoP untuk memerdekakan Palestina.
"Dan membebaskan Al Aqsha, tiga diantara tempat suci umat Islam," ujar Azis.
Azis mengatakan kesalahan besar mempersepsikam BoP dapat digunakan untuk memerdekakan Palestina dan pembebasan Al Aqsha.
"Seperti punuk merindukan bulan. Apalagi ada Israel di dalamnya, kita tahu dari dulu sampai sekarang juga kelakuan Israel culas selalu ingkar janji dan hanya mengenal bahasa perang," kata Azis.
"Melawan zionis Israel tidak ada kata lain selain bersatu dan memerangi mereka. Jangan sekali-kali dekat dengan mereka," ujar Azis.
Diketahui, saat ini Prabowo tengah dalam lawatan di AS. Di AS, Prabowo dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama.
Pertama, pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat pada Rabu (18/2). Kedua, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza pada Kamis (19/2).
Sebelummya, FPI melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Indonesia terkait partisipasi negara dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.
Peringatan ini muncul menyusul kewajiban Indonesia menyetor iuran keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,7 triliun kepada lembaga internasional tersebut.
Juru Bicara FPI, Aziz Yanuar, menegaskan kekhawatirannya bahwa dana jumbo tersebut akan disalahgunakan untuk melucuti kekuatan kelompok perlawanan di Gaza.
"Haram hukumnya uang APBN digunakan untuk melucuti senjata pejuang kemerdekaan Palestina, dan digunakan untuk membangun kasino serta coastal tourism di Gaza," tegas Aziz kepada Suara.com, Senin (2/2/2026).
FPI menilai struktur operasional Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menjadi alat politik untuk membungkam aspirasi kemerdekaan rakyat Palestina secara sistematis.
TERPOPULER