- FPI mewanti-wanti pemerintah agar tidak bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang akan dihadiri Presiden Prabowo di Amerika Serikat.
- FPI khawatir BoP merupakan alat kepentingan zionis Israel untuk menjajah Palestina dan menduduki Al Quds.
- FPI menuntut DPR menghentikan penggunaan APBN untuk iuran BoP yang dianggap melanggengkan penjajahan Israel.
"Oleh karena misi utama BoP berikut seluruh struktur operasionalnya adalah untuk membungkam perlawanan dan mendirikan pemerintahan baru yang dikendalikan oleh zionis Israel, maka sebagai rakyat Indonesia yang uangnya digunakan melalui APBN untuk setor sebagai anggota BoP harus dicegah sekuat tenaga secara bersama-sama," lanjut Aziz.
Kekhawatiran ini senada dengan suara dari parlemen, di mana Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal sebelumnya juga mendesak sikap tegas pemerintah pada Minggu (1/2/2026).
Ia meminta agar Indonesia tetap vokal mengutuk agresi militer Israel meski telah bergabung dalam forum internasional yang bertujuan mengelola perdamaian di Gaza tersebut.
FPI pun sebelumnya sudah secara spesifik menyoroti bayang-bayang pengaruh negara adidaya dalam pembentukan badan perdamaian yang baru ini.
"Keterlibatan Indonesia harus menjamin bahwa wadah tersebut bukan bentuk justifikasi neokolonialisme atau neoimperialisme Amerika," bunyi pernyataan sikap FPI pada Minggu (26/1/2026) lalu.
Organisasi ini menekankan agar dana yang bersumber dari pajak rakyat Indonesia tidak melenceng dari amanat pembukaan UUD 1945 tentang penghapusan penjajahan.
Aziz Yanuar pun memberikan pesan pamungkas yang ditujukan langsung kepada para wakil rakyat di Senayan guna mengawasi aliran dana tersebut.
"DPR harus menghentikan penggunaan APBN untuk tujuan melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina," pungkas Aziz.
TERPOPULER
