- Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum membahas pengembalian UU KPK ke versi sebelum revisi 2019.
- Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas wacana publik mengenai penguatan lembaga antirasuah pasca pertemuan Prabowo-Samad.
- Pemerintah saat ini tidak memiliki agenda internal mendesak untuk merevisi aturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah maupun Presiden Prabowo Subianto belum melakukan pembahasan mengenai rencana pengembalian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo menanggapi diskursus publik yang berkembang terkait usulan penguatan KPK melalui pengembalian marwah UU KPK sebelum revisi tahun 2019.
Terlebih Prabowo sempat bertemu dengan Eks Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu di kediaman Prabowo di Kertanegara.
"Belum ada, belum ada kita bahas," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Prasetyo menekankan, bahwa di internal pemerintahan saat ini sama sekali tidak ada agenda maupun pembicaraan yang mengarah pada revisi aturan lembaga antirasuah tersebut.
Ia memastikan tidak ada keinginan mendesak dari pemerintah untuk membawa isu tersebut ke meja pembahasan dalam waktu dekat.
"Ndak ada, tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," tegasnya kembali.
Saat ditanya lebih lanjut apakah ada target atau rencana ke depan untuk melakukan revisi, Prasetyo kembali menjawab singkat dan tegas, "Belum."
Lebih lanjut, Prasetyo juga memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang sebelumnya sempat menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi awal.
Baca Juga: Deal Dagang Prabowo-Trump: Produk AS Bebas Bea Masuk, Barang RI Kena Tarif 19 Persen
Prasetyo menyatakan bahwa sikap pemerintahan saat ini tidak terkait dengan pernyataan tersebut.
"Apa hubungannya ini dengan Pak Jokowi? Enggak ada, belum ada," pungkasnya.
